Ikut Nyaleg, Kemendes Berhentikan TPP P3MD, Gelombang Penolakan Bermunculan

Penulis -

Rabu, 26 Februari 2025 - 18:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Desa, Yandri Susanto. (ist)

Menteri Desa, Yandri Susanto. (ist)

Pasaman, Prokabar – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kembali membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan dan penolakan. Kali ini, menteri Yandri Susanto mengacak-ngacak aturan terkait Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD). Bahkan aturan yang dikeluarkan ini dinilai bersifat mundur.

Menteri Yandri dalam surat yang diedarkannya ke tengah TPP P3MD menegaskan, para tenaga pendamping yang mencaleg pada Pileg 2024 kemarin tidak lagi dibolehkan untuk menjadi bagian dari TPP P3MD, alias diberhentikan.

Padahal dalam aturan sebelum kabinet Prabowo-Gibran, Menteri Desa PDT sebelumnya bersama KPU dan pihak terkait tidak melarang para tenaga pendamping untuk ikut serta menjadi Caleg sepanjang tidak menggunakan atribut atau embel-embel kementerian saat mencaleg.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Ini sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri. Pasalnya, surat edaran yang dikeluarkannya tahun 2025 ini, bersifat mundur,” kata Fety Anggreini Dewi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Pasaman.

Menurutnya, kegaduhan yang dilakukan Menteri Desa Yandri ini, bakal dilaporkan oleh TPP P3MD ke komisi V DPR RI. Tenaga pendamping ini bakal melakukan audiensi atas kebijakan yang dilakukan Menteri Yandri.

Ia menilai, hampir 1000 TPP P3MD yang ikut mencaleg pada Pileg 2024 lalu. Bila edaran yang dikeluarkan Menteri Yandri ini tidak dievaluasi, maka dipastikan riak yang lebih besar bakal terjadi, mengingat aturan sebelumnya tidak ada larangan untuk mencaleg bagi TPP.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

“Kami tidak ada melanggar aturan dan semacamnya. Taunya, untuk 2025 ini, ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang kami terima dan di dalamnya berisi pembahasan tentang TPP P3MD yang Mencaleg pada 2024 lalu haru bersedia diberhentikan sebagai tenaga pendamping. Ini kan tidak relevan dan kami tidak ada melakukan pelanggaran aturan yang ada,” tegasnya.

Fetty bersama rekannya se Indonesia berencana untuk melakukan audiensi ke komisi V DPR RI. Tuntutan mereka jelas, agara Presiden RI melalui lembaga yang ada untuk mengevaluasi kebijakan yang bersifat mundur ini,” pungkas Fetty.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Syafiuddin Asmoro melalui siaran persnya mengatakan, langkah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ini dinilai bersifat politis dan tidak mempunyai dasar hukum jelas.

Langkah ini menurutnya hanya memicu kegaduhan di tengah usaha keras Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program prioritasnya.

Pihak DPR sendiri bakal berupaya untu melakukan audiensi dengan kementerian perihal kebijakan yang dinilai tidak tepat ini.

“Pendamping desa bukan karyawan Kemendes PDT. Mereka ini adalah tenaga profesional yang dikontrak untuk kurun waktu tertentu. Dengan demikian tidak masuk klasifikasi yang harus mengundurkan diri saat mencaleg. Apalagi tahunnya 2024 lalu,” pungkas Syafiuddin. (Ola)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB