Padang, Prokabar – Pada Senin, 30 September 2024 Tim pengabdian Dosen Departemen Ilmu Politik yang terdiri dari Dr. Indah Adi Putri, Dr. Aidinil Zetra, Dr.Zulfadli dan Mhd.Fajri,MA bersama KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pengabdian dengan pembahasan “Menjadi Pemilih Cerdas dana Rasional pada Pilkada 2024”.
Acara ini dibuka oleh Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Tengku Rika Valentina mewakili Dekan FISIP UNAND.
Beliau menyampaikan pesannya kepada mahasiswa yang notabene adalah Agent of Change mampu bersama-sama menolak politik uang serta dapat mempertahankan integritas dengan melakukan gerakan dalam pemberantasan berita hoaks.
Kegiatan ini diisi dengan diskusi terarah yang dipandu oleh Dr. Indah Adi Putri, dengan menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Jons Manedi, S.Pd, M.AP (Komisioner KPU Sumatera Barat), Dr. Aidinil Zetra, S.IP, M.A, dan Dr. Zulfadli, S.H.I, M.Si.
Diskusi ini fokus membahas bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi isu serta fenomena yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Barat.
Pada Pilkada serentak, 27 November mendatang Jons Manedi mengimbau masyarakat untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2014 daftar pemilih di Indonesia dilaksanakan secara de jure, yaitu pemilih akan memilih sesuai dengan alamat yang terdaftar didalam kartu tanda penduduk masing-masing.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih dilaksanakan secara de facto, yang dimana pemilih bisa memilih ditempat dimana dia telah menetap minimal 6 bulan disuatu wilayah.
Berikutnya, Aidinil Zetra membahas mengenai paradoks demokrasi yang terjadi di Indonesia. Budaya politik demokratis adalah masyarakat yang menganggap bahwa dirinya adalah anggota aktif dalam kehidupan politik.
Masyarakat sadar serta dapat melakukan hak dan tanggungjawab sebagai seorang warga negara, serta masyarakat yang tidak menerima begitu saja kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elit.
Indonesia memiliki modal yang besar serta sangat berpotensi menjadi negara yang sejahtera. Dilihat dari sisi demografi, dimana masyarakat Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak didunia.
Selain itu, sumber daya alam yang sangat melimpah baik dari daratan maupun lautan. Namun nyatanya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak sampai pada presentase 5%, ketimpangan ekonomi antara kaum elit dengan rakyat biasa sangat jauh.
“10% orang terkaya di Indonesia menguasai total 75% total kekayaan Indonesia”, kata Aidinil.
Ketimpangan ini terasa semakin nyata ketika melihat pembangunan yang dilakukan tidak menyeluruh serta masyarakat masih merasakan kekurangan pangan dan kesulitan air bersih.
Pendidikan didaerah tertentu tidak maksimal bahkan bisa dikatakan sangat tertinggal dibanding wilayah lain. Bahan bakar yang sulit didapatkan bahkan ketika Indonesia adalah negara penghasil sawit terbanyak di dunia yang merupakan bahan baku bio-sollar.
Sedikit serta banyaknya tuntutan dalam memenuhi ketersediaan lapangan kerja yang tersedia, sementara tenaga kerja asing banyak diterima di Indonesia.
Nyatanya politik demokrasi yang dijanjikan sangat berbeda dengan realisasi yang dijalankan. Ini membuktikan adanya flawed democracy (demokrasi yang cacat), atau demokrasi yang tidak mampu memenuhi keinginan rakyat. Ini adalah salah satu bukti bahwa demokrasi yang kita bangun selama ini adalah demokrasi yang rapuh dari pilar-pilar yang seharusnya.
Faktor dari kecacatan demokrasi ini, yaitu warisan budaya yang otoritarian, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Indonesia, serta kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang ada di Indonesia.
Penyebab terbesarnya adalah oligarki di Indonesia yang memberikan dukungan kepada partai politik serta calon-calon pemimpin yang pro kepada oligarki. Dari sinilah budaya money politic berasal.
Zulfadli, mengemukakan bahwa ada tiga fenomena politik yang terjadi menjelang Pilkada serentak 2024, yaitu: Indeks demokrasi Indonesia yang selalu mengalami penurunan. Fenomena calon tunggal dalam pilkada 2024 yang melawan kotak kosong. Partisipasi perempuan dalam pilkada serentak 2024 yang lebih meningkat dibanding taun-tahun sebelumnya.
Pada sesi diskusi, membahas mengenai budaya politik uang. Politik uang dianggap sudah terjadi secara sistematis dan didukung oleh sebuah kekuatan besar disebut dengan oligarki.
Para oligarki mempunyai agenda untuk masuk kedalam setiap wilayah atau daerah dengan tujuan agar dapat dikendalikan. Sayangnya, masyarakat cenderung menganggap peristiwa politik uang merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi menjelang pemilu.
Politik uang di Indonesia sudah di level yang sangat mengkhawatirkan. Dimana sikap ini dipraktekkan sangat banyak, sangat brutal, sangat vulgar, dan sangat sistematis. Dikatakan bahwa sepertiga pemilih di Indonesia adalah penerima dari politik uang. Ini menjadikan politik uang sebagai kekuatan yang buruk yang telah dinomalisasikan dalam masyarakat.
Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap ini merupakan hak yang didapatkan sebagai pemilih. Kita seharusnya sadar bahwa politik uang dapat merusak kehidupan demokrasi dan harus menolak peristiwa tersebut.
Pada sesi akhir disepakati bahwa generasi muda sebagai agen of change harus menentukan sikap sebagai pemilih aktif, yang bertindak rasional dan objektif serta membiasakan menolak segala bentuk money politics, agar terwujud budaya politik partisipan yang mendukung terwujudnya tujuan berdemokrasi, yaitu negara dan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.(rls)
















