Padang, Prokabar – Sejumlah tokoh masyarakat Kelurahan Baringin dan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Senin (12/8). Tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim pendirian SMA negeri juga didampingi anggota DPRD Padang, Surya Jufri Bitel. Disambut langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Barlius, tim ini meminta izin agar sebuah SMA negeri dapat dibangun di Kelurahan Baringin dan Tarantang.
Ketua tim, Ruslim mengatakan, di Lubuk Kilangan terdapat tiga buah SMP Negeri, dua MTS serta satu SMP Semen Padang. Tiap pertukaran tahun ajaran baru, diperkirakan ada sekitar 1000 orang siswa yang lulus sekolah tingkat SMP sederajat. Siswa yang lulus ini mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMA negeri, dikarenakan terkendala zonasi.
“Kami hanya memiliki satu sekolah yakni SMA Negeri 14 di Batu Gadang dan SMA/SMK Semen Padang, sehingga sangat dibutuhkan penambahan sekolah SMA negeri yang baru,” sebut Ruslim.
Menurut Ruslim, dengan kondisi seperti itu, kehadiran SMA negeri di antara Kelurahan Baringin dan Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan sangat dibutuhkan untuk akses pendidikan siswa SMP yang lulus.
Dilanjutkan, Surya Jufri Bitel, anggota DPRD Padang tiga periode ini, Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan daerah yang cukup luas, serta banyak siswa yang lulus dari SMP kesulitan sekali untuk melanjutkan ke jenjang SMA Negeri. Diharapkan silaturahmi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar ini membuahkan hasil yang mereka harapkan.
“Teramat miris karena situasi dan kondisi menyebabkan siswa lulusan SMP kesulitan masuk SMA negeri dengan sistim zonasi yang diterapkan oleh Kementrian Pendidikan. Banyak anak-anak kami yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA negeri,” kata Surya.
Ia berharap Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumbar merestui pendirian SMA negeri di antara dua kelurahan tersebut.
Dalam silaturahmi ini turut di hadiri Dodi P tanjung dari Lembaga Hukum, Rusdianto Azwir, dari Forum Nagari Tarantang serta Mulyadi dari unsur LPM. (Adh)
