Padang, Prokabar – Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd menyatakan akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku atas dugaan oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.
Laporan dari Tim Satgas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, oknum dosen ini telah diperiksa secara marathon dan berjenjang.
“Kita akan bawa ke rapat senat, untuk tindakan selanjutnya sesuai dengan laporan Satgas PPKS. Saat ini belum bisa disebut inisial apalagi nama terang, baik oknum maupun korban. Bukan bermaksud melindungi namun rektor harus rapat senat dulu, khusus kasus ini,” tegas Martin didampingi Wakil Rektor I, Yasrul Huda, Ph.D dan Wakl Rektor III, Welhendri Azwar, Ph.D, usai menerima laporan dari Satgas PPKS, kemarin.
Menjawab isu-isu dan berita di media social, Martin mengakui risih dan malu ada oknum dosen berperilaku buruk, tidak sesuai dengan kode etik dalam menjaga hubungan dengan mahasiswa. Selain memperburuk citra kampus, yang kini bergiat untuk lebih berkembang dan maju sesuai dengan Indikator Kerja Utama (IKU) UIN Imam Bonjol Padang, ada yang justru memperburuknya dengan tindakan asusila.
“Ini tidak dapat dibenarkan, jika terbukti kuat dengan segala pertimbangan objektif dari kasus, rapat senat akan mengambil tindakan. Hasil itulah yang akan dijadikan Keputusan Rektor dan dilaporkan ke Kementerian Agama R.I,” tambah Martin.
Martin juga mengingatkan agar mahasiswi maupun mahasiswa berani untuk mengungkapkan jika ada oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual, juga meminta mahasiswa mahasiswi UIN untuk menjaga adab. Begitu juga kepada para dosen untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak lebih dan kurang. Mengingat, era social media, begitu mudah sebuah kejahatan terungkap ke public.
UIN Imam Bonjol Padang memiliki lebih kurang, PNS 539 orang dan dosen 385 dengan jumlah lebih kurang 16.000 mahasiswa dan mahasiswi. Kasus pelecehan seksual yang sering muncul ke permukaan sering kali tidak dengan fakta dan data sehingga menyulitkan Satgas PPKS untuk menyelidik lebih lanjut.(rls)
















