Jakarta, Prokabar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menggunakan cara-cara yang elegan dalam rangka menjamin keamanan demokrasi. Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Sebelumnya, KPU telah membuat peraturan yang saat ini sedang diproses di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yaitu tentang larangan eks terpidana korupsi ikut mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.
“Saya setuju dengan semangat KPU, cuma caranya itu tidak boleh menabrak aturan. Karena apa yang dilaksanakan oleh KPU ini bisa menjadi pemicu dimana kita semuanya seharusnya menjaga keharmonisan, menjaga tensi politik,” tegasnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan (03/7/2018) dilansir dari laman parlementaria.
Seharusnya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang paling pertama menjaga tensi tersebut, bukan malah memanaskan keadaan. Untuk itu, ia bersama Pimpinan DPR lainnya telah mengundang seluruh pihak terkait atas permintaan Komisi II.
Bamsoet, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa lebih elegan dan lebih elok adalah jika aturannya bukan melarang, tetapi mengimbau atau menyarankan partai-partai politik untuk tidak memperbolehkan mencalonkan anggota yang pernah menjadi terpidana korupsi.
“Yang kedua kami akan mengumumkan secara terbuka calon terpidana tersebut sehingga akan merugikan partai yang bersangkutan. Mungkin itu lebih baik,” tutupnya. (*/Kp)
