Sumatra Barat Butuh Sinergi Pemerintah, Niniak Mamak, dan Masyarakat untuk Menarik Investor

Penulis -

Jumat, 1 Desember 2023 - 23:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Sumatra Barat termasuk provinsi yang tertiggal dibandingkan provinsi lain dalam hal investasi dan pembangunan.

Penyebabnya adalah karena rata-rata tanah yang ada di Sumatra Barat adalah tanah ulayat yang dikuasai oleh niniak mamak dan diperuntukkan untuk kaum, adat, suku, dan nagari.

Sehingga setiap ada investor yang ingin masuk, selalu mengalami hambatan dan proses yang berlarut-larut.

Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Amril Amin, mengakui fakta tersebut. Amril menyebut saat investor susah masuk, yang disalahkan adalah pemerintah.

Padahal menurut Amril, kesalahan juga berada di tataran niniak mamak.

“Ini kadang-kadang kita tidak menyalahkan satu pihak. Pemerintah kadang-kadang sudah membuat perjanjian dengan investor, tapi belum duduk dengan pemilik ulayat. Ketika pemilik ulayat atau niniak mamak sudah diajak bermusyawarah, sosialisasi dari niniak mamak ke masyarakat juga tidak komunikatif kepada kaumnya sehingga kemudian keributan terjadi di masyarakat,” kata Amril, saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sumatra Barat yang diadakan Forum Wartawan Peduli Panas Bumi di Hotel Pangeran Beach, Padang, Kamis (30/11/2023).

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Amril kemudian menggambarkan persoalan lain yang juga membuat investor kesulitan masuk ke Sumbar.

Misalkan ada dua orang niniak mamak yang menguasai tanah di kaki pegunungan.

Tanah tersebut bila digunakan untuk ladang, tidak membuahkan hasil karena dijarah oleh binatang liar. Sehingga tanah tersebut dibiarkan begitu saja karena dianggap tidak produktif.

Lalu kedua niniak mamak tersebut berinisiatif untuk memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada pihak swasta dengan mekanisme bagi hasil.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Tapi ketika sudah menjadi HGU dan dikelola oleh swasta, terjadi konflik antara kedua niniak mamak tersebut karena pembagian tidak rata. Yang ujung-ujungnya eksplorasi yang dilakukan pihak swasta terhambat.

“Kerap terjadi perpecahan karena masalah bagi-bagi hasil. Saling tidak percaya antara kedua niniak mamak ini tadi,” ucap Amril.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Harif Amali Rivai, menilai perlunya pemahaman yang sama antara pemerintah, niniak mamak, dan juga masyarakat tentang dampak positif masuknya investor ke Sumatra Barat.

Ia menilai sinergi dan gotong royong akan dapat mengurai persoalan sehingga investor tidak takut lagi menanamkan modalnya di Sumbar.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Ia menyarankan kepada pemerintah, sebelum membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor untuk memberikan HGU, terlebih dahulu menyelesaikan persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan niniak mamak.

Sehingga ketika investor mulai melakukan aktivitas eksploitasi Sumber Daya Alam, tidak ada lagi persoalan.

“Kadang ongkos untuk menyelesaikan persoalan sosial itu sangat mahal dan proses yang panjang. Sehingga investor takut rugi,” ujar Harif.

FGD bertema Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sumatra Barat yang diadakan Forum Wartawan Peduli Panas Bumi ini dihadiri oleh niniak mamak dan penghulu dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di seluruh kabupaten kota di Sumbar, niniak mamak dari LKAAM, dan juga sejumlah jurnalis di Padang. (rel)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB