Oleh Nevi Zuairina Irwan Prayitno
Anggota FPKS DPR RI Dapil Sumbar 2
Dalam satu dekade terakhir, revolusi kendaraan bermotor mengalami kemajuan pesat. Jika selama ini kendaraan bermotor di berbagai negara menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar utama, maka pada akhir akhir ini banyak produsen kendaraan bermotor mengganti bahan bakar kendaraan dari energi lama ke energi baru dan terbarukan.
Padangan utama yang dikemukakan terkait revolusi ini adalah bahwa data data yang ada dan ditampilkan saat ini adalah sumber daya energi fosil yang kian mengalami pengurangan dan sebagian besar bahan bakar fosil sudah tidak dapat diperbaharui.
Data data yang ditampilkan terkait penggunaan bahan bakar energi fosil serta cadangan bahan baku di berbagai belahan dunia semakin hari semakin berkurang. Tingginya kebutuhan ternyata tidak dibarengi dengan ketersediaan bahan bakar fosil yang ada.
Memang harus diakui bahwa migrasi penggunaan bahan bakar dari energi lama ke energi baru dan terbarukan menjadi sebuah keharusan. Fakta bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer bumi adalah realitas yang harus diakui.
Organisasi nirlaba World Wide Fund, pada tahun 2009 merilis laporan bahwa sektor transportasi menyumbang sebanyak kurang lebih seperempat dari total gas rumah kaca di atmosfer bumi. Sementara berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi energi di sektor transportasi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 47 % dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 29%. Sektor transportasi menghasilkan emisi sebanyak 1,28 juta ton dengan rata-rata peningkatan 6,7% per tahun.
Kini ditengah wacana pembatasan dan pengurangan penggunaan bahan bakar berbasis fosil serta migrasi penggunaan ke energi listrik muncul pemikiran bahwa pemerintah perlu memberikan subsifi dan pengurangan pembiayaan kepada pengguna kendaraan listrik untuk mempercepat proses migrasi tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR RI pekan lalu saya menyampaikan pendapat dan penoalakan terhadap rencana tersebut. Bagi kami di FPKS, rencana pemberian subsidi itu tidak disiapkan secara komprehensif dan terukur. Patut dicatat bahwa pemberian subdisi itu haruslah dibarengi dengan penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung dan berbagai support sistem lainnya. Selama kesemua hal tadi belum lengkap, maka kita masihg belum bisa untuk memfasilitasi diterapkannya kendaraan listrik secara masif.
Pemerintah dalam pandangan saya seharusnya memahami persoalan ini dengan cermat. Respon dari berbagai kalangan di tengah masyarakat terkait wacana ini sudah dapat kita baca dan rasakan. Hampir sebagian besar masyarakat bereaksi negatif terhadap wacana tersebut dan menyebutkan kendala utamanya kelak adalah beban anggaran dan ketersediaan akses termasuk jaringan pengisian daya yang terbatas.
Pemerintah seharusnya tidak mengedepankan ego penerapan pemakaian kendaraan listrik karena pada saat bersamaan seharusnya yang dilakukan adalah meningkatkan subsidi kepada sektor domestik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Patut diketahui bahwa saat ini rakyat lebih butuh dapat membeli bahan makanan pokok dengan harga terjangkau dan ketersediaannya ada di pasaran. Hal inilah yang seharusnya menjadi concern dan perhatian utama.
Dari berbagai informasi yang saya himpun baik dari media sosial maupun media mainstream serta berbagai pertemuan dengan warga masyarakat, rakyat masih belum yakin dengan program kendaraan listrik. Alasannya sangat kuat bahwa belum adanya infrastruktur yang terbangun untuk mendukung kendaraan listrik menjadi tolak ukur utama pandangan tersebut.
Kita juga perlu memperhatikan data bahwa transaksi jual beli kendaraan listrik di berbagai kota yang sudah memiliki infrastruktur pendukung masih sangat minim dan yang beli rata-rata masyarakat yang tergolong berkecukupan sehingga kendaraan listrik hanya sebagai kendaraan tambahan.
Saya berpendapat ditengah tingginya kebutuhan akan pangan dan penyediaan sarana dan orasarana perumahan, pemerintah tidak seharusnya memaksakan diri untuk mengalokasikan dana di sektor yang belum seharusnya menjadi prioritas.
Bagi saya solusi dari berbagai persoalan berkurangnya cadangan energi folsil serta polusi udara bukanlah pada migrasi penggunaan kendaraan. Meski saya tidak akan menafikan bahwa kendaraan listrik dikenalkan untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan seperti motor listrik, namun skala prioritas dalam penerapan subsidi perlu diperhatikan.
Saya mengatahui dan menyadari bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2030. Rencana strategis itiu dituangkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019, tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Peraturan tersebut memberikan insentif kepada produsen mobil listrik. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.
Pemerintah juga beralasan bahwa Indonesia kini menghadapi dua masalah utama: emisi karbon yang tinggi dan kemacetan lalu lintas yang kronis. Sebagaimana data disampaikan diawal artikel ini, sektor transportasi adalah penyumbang terbesar polusi udara dalam beberapa tahun terakhir. Namun meskipun mobil listrik dapat memberikan manfaat dalam hal lingkungan, keberadaan mereka bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan dan polusi yang kian parah.
Membahas terkait kemacetan dan polusi udara, tidak bisa hanya meletakkan kesalahan pada mobil listrik semata. Sebab ketika membahas kedua masalah tersebut, penyebabnya tidak hanya emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan, tetapi juga oleh pertumbuhan populasi yang pesat, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan transportasi yang belum optimal, dan perilaku pengendara yang tidak tertib.
Mobil listrik mungkin dapat membantu mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi, tetapi itu tidak akan secara signifikan mengurangi jumlah mobil di jalan atau memperbaiki kemacetan yang ada. Oleh sebab itu kurang tepat dan tidak pada prioritasnya jika pemerintah memberikan subsidi kepada penggunaan kendaraan listrik untuk saat ini ditengah masyaraiat masih kesusahan mencukupi kebutuhan pokok mereka.*
















