Padang, Prokabar -Ketua Gerakan Masyarakat Minang Peduli Pendidikan (GMMPP) H. Febby Dt Bangso (FDB) surati syaiful huda ketua komisi X DPR RI dari FPKB. Surat tersebut ditulis untuk mencarikan solusi 500 mahasiswa terancam berhenti karena tidak mampu membayar UKT.
Dt Febby mengaku sangat prihatin dengan kondisi mahasiswa tersebut dan dianggap sebagai korban kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat. Mahasiswa tersebut terancam berhenti karena tidak lolos verifikasi random yang dilakukan Universitas Andalas.
“SEharusnya verifikasi ini divisitasi tapi tidak dilakukan, karena alasan tidak ada dana operasional, tentu sangat disayangkan sehingga kesempatan mahasiswa yang berhak mendapatkan KIP K itu gagal,” kata Dt Febby.
FDB lebih lanjut menyatakan hanya industri otak ini lah yang masih bisa dibanggakan di Sumatera Barat hari ini, jangan sampai insiden ini tambah mencoreng dunia pendidikan Sumbar.
“Kasus dosen cabul belum selesai , jangan tambah lagi, sebab banyak sekali PR Kita di Sumatera Barat Angka Kekerasan Perempuan Nomor 10 Nasional Catatan Komnas Perempuan 2022 , Angka Kekerasan Seksual level desa dan Pemakai Narkoba Tertinggi Level Desa itu Nomor Satu Sumatera Barat , Berdasarkan Data BPS 2019 belum lagi LGBT,” papar Dt Febby yang juga alumni Lemhanas ini.
Febby Dt Bangso mengapresiasi langkah yang dilakukan walikota Pariaman langsung pasang badan untuk menyelesaikan UKT Mahasiswa Unand Asal Kota Pariaman ,
“Semoga langkah ini juga diikuti oleh bupati dan walikota se Sumatera Barat,” jelasnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada para dosen yang mengumpulkan sumbangan Rp 46 Juta dan bicara dengan pihak rektorat , uang itu bisa dijadikan jaminan sambil bergerak bersama sama mencari solusi.
“Penundaan batas akhir pembayaran lumayan sedikit membuat mahasiswa bernafas lega tapi bukan itu solusi yang comprehensive harusnya dilakukan pendataan kembali pada 500 mahasiswa terancam berhenti ini , mana yang benar benar tidak mampu tapi nilainya bagus atau berprestasi , mana yang harus diturunkan kelas nya agar uang kuliahnya jadi rendah , kalau administrasi surat keterangan tidak mampu nya harus ada Pihak unand bisa komunikasi dengan para kepala daerah,” papar Dt Febby.
“Saya mengetuk hati semua orang minang baik dikampung dan dirantau ataupun mereka yang punya histori atau pun hubungan sejarah dengan ranah minang dan sumatera barat tolong bantu selamatkan mahasiswa Unand yang terancam putus kuliah,” pungkasnya.
