Padang,Prokabar – Tindak lanjut dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang telah ada sejak 2018 lalu. Bawaslu Republik Indonesia meluncurkan Perempuan Berdaya Mengawasi Akhir pekan kemarin (05/11).
Sebanyak 100 orang peserta dihadirkan, dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Axana Hotel. Terdiri dari 60 orang perempuan, 6 orang penyandang disabilitas, dan 34 peserta lainnya berasal dari organisasi mahasiswa dan juga kepemudaan.
Di seluruh Indonesia, total 105 titik yang tersebar di 34 provinsi dihelat kegiatan pendidikan pengawas partisipatif ini selama 2022. Sementara untuk kick off nya pada sabtu akhir pekan ini, dilakukan di 17 titik se indonesia. 11 diantaranya adalah di Sumatera Barat.
Dalam keterangan persnya usai peluncuran, Lolly Suhenti, Komisioner Bawaslu RI, meyakini, bahwa konstruksi sosial, dimana di ranah minang, adalah sesuatu yang tabu untuk perempuan keluar malam, dalam hal ini melakukan pengawasan akan menjadi sesuatu yang tidak relevan dikaitkan dengan fungsi pengawasan.
“Jika fungsi sebagai pengawas pemilu tersemat di pundak saya, maka saya punya tanggungjawab sebagaimana yang diatur undang-undang, sepenuh waktu bekerja untuk melakukan pengawasan. Perempuan dan laki-laki tidak ada pengecualian dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Maka pendidikan partisipatif hari ini yang saya sebut perspektif, itu penting dipahami oleh semua orang. Sehingga ketika perempuan keluar malam untuk melakukan tugas pengawasan, tidak lagi dianggap tabu. Tabu itu kan, sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, dan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Tapi kalau bisa kita jelaskan, saya kira tidak akan menimbulkan kegaduhan. Dan tabu-tabu itu, akan beradaptasi dengan sendirinya,” sebut Lolly Suhenty, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu RI.
“Karena sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, ada tiga kabupaten kota yang anggota Bawaslunya perempuan, dan ternyata memiliki kinerja yang sangat baik. Kegagahan dan kecantikan dalam pengawasan, diharapkan dapat semakin terwujud/meningkat pasca pendidikan partisipatif, selama tiga hari ini,” tukas mantan anggota Bawaslu Jawa Barat ini.
Di Sumatera Barat sendiri, Ketua Bawaslu Sumbar Alni menyebut, dari lima komisioner Bawaslu, dua diantaranya adalah perempuan. Selanjutnya dari 62 komisioner kabupaten kota, 16 diantaranya adalah perempuan. Dan dari hasil seleksi panwascam lalu, dari 600 orang pengawas, 27 persennya adalah perempuan.
“Kenapa ranah minang, diantara 17 titik se Indonesia?.
Ini ranah minang, satu-satunya di Indonesia yang sistim kekerabatannya matrilineal, perempuan diagungkan, berdaya,
dan dintara perempuan dan laki laki saling dukung. Sehingga Bawaslu memulai dari pemilihan tempat kick off saja tidak boleh salah,” sebut Lolly Suhenty. (Adh)
