Moral Hazard Pejabat Publik

Penulis -

Selasa, 4 Oktober 2022 - 23:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Tommy TRD

Pemerhati Sosial

Disadari atau tidak etika moral pejabat publik semakin hari semakin menurun. Penyebabnya ada banyak hal. Kekuasaan yang “absolut”, lahirnya profesi baru seperti buzzer, menurunnya kualitas dialektika dan akademik, dan mungkin ada beberapa faktor lain lagi.

Tidak terlalu sulit menemukan contoh kasusnya saat ini. Pejabat publik yang hobi menilap anggaran BBM operasional kantor misalnya, suka minum keringat anak buah, dan kelakuannya itu sudah menjadi rahasia umum, lalu dengan gagahnya mengambil apel berbicara soal kedisplinan, berbicara mengenai kejujuran. Tidak ada malu di sana.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Di belahan lain kita saksikan juga statement-statement yang menyederhanakan kesulitan masyarakat luas yang notabene adalah orang-orang yang ikut menbayar gajinya. Ratusan orang tewas, “semoga kita tidak dihukum FIFA”. BBM naik, “masa beli rokok bisa, beli BBM tidak”.

Statement-statement sejenis hadir kian banyak beberapa tahun terakhir. Entah apa yang salah. Padahal Indonesia ini punya sejarah sebagai bangsa ksatria. Kemerdekaannya diraih dengan air mata, keringat dan darah. Mustahil kemerdekaan semacam itu diraih oleh orang-orang bermental culas. Kemana menguapnya sikap dan mentalitas ksatria seperti itu?

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Seperti Jepang, dengan bushido nya, Samurai ways. Mereka melakukan harakiri demi kehormatan. Bagi mereka lebih baik mati daripada menanggung malu. Walaupun tidak sebrutal pada zaman Samurai, namun mentalitas ratusan tahun lalu itu tetap hadir dalam kehidupan masyarakat Jepang.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Tidak mudah menjadi seorang pejabat publik. Walaupun di Indonesia kita tidak perlu sampai merobek perut sendiri, namun setidaknya perlakukanlah publik dengan penuh rasa hormat. Jangan hina keberadaan mereka, jangan hina pemikiran mereka, jangan hina kemampuan analisa mereka dengan pernyataan-pernyataan yang “disayangkan” atau sembrono. Mereka bukan orang yang “menumpang”, mereka yang membayar agar listrik pemerintahan ini tetap hidup.

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi
Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur
IKHLAS itu MUDAH
Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional
Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak
Munajat Cinta di Sepenggal Tanah Surga
Muktamar NU ke-35, Menentukan Arah Khidmah NU dan Masa Depan Umat
Di Tanah Kelahiran, Harapan Kami Menggantung di Ujung Pena Regulasi
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 11:11 WIB

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi

Selasa, 29 September 2026 - 10:10 WIB

Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur

Minggu, 13 September 2026 - 05:44 WIB

IKHLAS itu MUDAH

Rabu, 2 September 2026 - 13:57 WIB

Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:36 WIB

Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB