Oleh Zulhendra. S.HI Khatib Bandaro
Wakil Sekretaris II LSM Panampuang Balimo Arek
Badan Permusyawaratan Desa/Nagari dalam pemerintahan desa di tiap-tiap desa merupakan sebuah bukti keterlibatan unsur masyarakat didalam pemerintahan terendah tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemerintah dalam membentuk lembaga badan permusyawaratan desa, termasuk salah satunya di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang memakai istilah penamaan Desa dengan nama Nagari, yang kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut sebagai Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) yang pada dasarnya adalah wujud kehadiran dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa, sejalan dan menjadi mitra kepala desa atau walinagari yang mampu memperhatikan dan mengakomodir aspirasi serta kepentingan masyarakat di sebuah wilayah khususnya pada sebuah desa atau nagari.
Bamus Nagari merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, Bamus Nagari dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya nagari.
Bamus Nagari atau Badan Permuswaratan Desa /BPD memiliki peran dan fungsi yang cukup besar, hal telah tergambar dengan jelas dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
Bahwasanya BPD mempunyai tiga fungsi utama yakni : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari fungsi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dielaborasikan kembali menjadi 13 tugas BPD atau Bamus Nagari antara lain : menggali aspirasi masyarakat; menampung aspirasi masyarakat; mengelola aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah BPD; menyelenggarakan musyawarah Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan, dan hal ini pun telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan mengeluarkan regulasi turunan dan Permendagri 110 tahun 2016 tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
Berbicara tentang kewenangan Bamus Nagari, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya bahkan sampai ke Peraturan Daerah telah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Bamus Nagari tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, sesuai apa yang telah dijelaskan oleh regulasi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Walinagari beserta perangkat dan lembaga-lembaga yang ada di nagari, menampuang dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun aturan aturan banagari atau Peraturan Nagari yang berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat nagari. Lebih rinci telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bamus, tepatnya pada pasal 30 yaitu dalam menjalankan fungsinya Bamus berwenang : mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagar secara lisan dan tertulis; mengajukan rancangan peraturan nagari yang menjadi kewenangannya; melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja walinagari; meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari; mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta mempelopori penyelenggaran pemerintahan nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari; menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; menyusun dan menyampaikan usulan rencana operasional bamus secara tertulis kepada walinagari untuk dialokasikan dalam rancangan APBNAgari; mengelola biaya operasional bamus nagari; mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Walinagari; dan melakukan kunjungan kepada masyarakat nagari dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Melihat praktek dan aplikasinya di beberapa nagari, dan bahkan di nagari penulis sendiri yaitu di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek, fungsi, tugas dan wewenang yang telah dijelaskan itu masih ada yang jauh dari kondisi ideal tersebut. Masih ada Bamus Nagari yang hanya berperan sebagai pelengkap administrasi atau hanya sekedar mengisi struktur dan kelembagaan di nagari saja.
Bermacam dan berbagai alasan bisa ditemukan mengapa peran Bamus Nagari tersebut masih jauh dari ideal dari yang diharapkan sesuai regulasi atau aturan tersebut. Misalnya, kurangnya kapasitas dan kemampuan dari anggota Bamus Nagari itu sendiri dalam menguasai administrasi yang ada, masih ditemukan di lapangan semua proses perencanaan dan penganggaran (Penyusunan APBNagari ) masih didominasi oleh aparatur nagari terutama Walinagari.
Meskipun sebenarnya, dalam setiap tahapan penyusunan APBNagari misalnya, Bamus Nagari memiliki tugas dan fungsi yang cukup strategis. Diakui atau tidak keberadaan Bamus Nagari tidak lebih hanya sebagai tukang stempel berbagai kebijakan yang disusun oleh Walinagari, hanya sebagai pengundang ketika musyawarah nagari saja seperti yang diungkapkan sebelumnya. Dan bahkan tidak adanya menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh Bamus itu sendiri.
Jika kita melihat kondisi tersebut diatas, maka boleh dikatakan peran Bamus sebagai lembaga dan institusi yang diakui dan dibiayai oleh pemerintah melalui Alokasi Dana Nagari akan terlihat mandul, maka ketika mandulnya peran Bamus Nagari akan mengakibatkan tidak ada kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi itu sendiri, yang berakibatnya lagi masyarakat tidak merasakan adanya Bamus nagari yang semestinya dapat menjadi jembatan aspirasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat nagari.
Maka oleh sebab itu,kedepannya diharapkan kepada anggota Bamus Nagari ini harus benar-benarlah mewakili masyarakatnya. Anggota Bamus Nagari dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsi serta kemampuan teknis, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan nagari. Anggota Bamus Nagari harus mengetahui dan paham tentang produk hukum yang ada di nagari, seperti peraturan nagari, peraturan Walinagari, maupun keputusan Walinagari dengan segala konsekuensi hukumnya, benar-benar bisa menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, turun ketengah-tengah masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat, tidak hanya dibelakang meja dan hanya menghadiri rapat-rapat di nagari saja, tapi benar-benar mewakili masyarakat nagari sesuai wilayah pemilihannya. Semoga.(*)
















