Oleh: Muhammad Revan Fauzano Makarim
Akademisi Ilmu Politik
Reformasi 98 meski sukses menumbangkan rezim yang otoriter, namun sifat-sifat otoritarianisme masih “carry over” ke dalam sistem pemerintahan saat ini. Yang mana salah satu sifat dari otoritarianisme itu adalah pembungkaman terhadap diskursus, opini serta kritikan publik.
Dalam sistem otoriter, pemangkasan terhadap pikiran dan kritikan publik memang dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan. Sehingga semua opini dan pendapat disamakan dengan keinginan pemerintah. Di sinilah hegemoni pikiran dilakukan dengan dalih stabilitas total terhadap aktivitas roda pemerintahan.
Sementara dalam sistem demokrasi, banyaknya perbedaan pendapat yang memang dipelihara berlandaskan prinsip demokrasi yaitu “freedom of expression” yang membuat perbedaan-perbedaan tersebut saling bergesekan atas kepentingan satu sama lain yang akhirnya menciptakan konflik. Jadi dalam sistem demokrasi, konflik biasa terjadi. Hal ini yang menjadikan sistem demokrasi lebih “berisik” dibanding sistem otoriter.
Namu ada hal yang ditakutkan dalam penerapan sistem demokrasi sebagai dasar dalam bernegara, yakni akal-akalan politik pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu bentuk dari akal-akalan politik tersebut adalah membatasi ruang gerak publik dengan memunculkan pasal-pasal karet dengan tujuan pembungkaman ujaran dan pikiran kritis terhadap kekuasaan. Yang mana ini dilakukan dengan tendensi untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam hal ini jelas mengkebiri prinsip-prinsip dari demokrasi.
Karena rancangan terhadap regulasi-regulasi semetinya diterapkan dengan tujuan kepentingan rakyat bahkan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, namun sebaliknya malah rancangan terhadap regulasi-regulasi malah untuk kepentingan wakil rakyat. Dengan dalih harus ada aturan dalam menjaga nama baik lembaga atau pejabat pemerintah. Pertanyaannya, apakah lembaga pemerintahan sudah baik kinerjanya di mata publik? Sudah berjalan sesuai fungsinya? Apakah sudah mensejahterakan aspek-aspek kehidupan masyarakat? Hal ini perlu menjadi renungan semua pihak.
Alasan terhadap lahirnya RKUHP untuk menghentikan hinaan terhadap pejabat ataupun lembaga negara dirasa tidak tepat. Memang kritikan dan hinaan adalah dua hal yang berbeda. Namun seharusnya pelanggaran semacam ini hanya berada di wilayah normatif, bukan hukum positif. Hanya dengan persoalan etika bernegara dan kepentingan pejabat publik, semua rakyat diancam penjara.
Mereka pun lupa bahwa sesungguhnya demokrasi itu lahir dari ironi tumbangnya kekuasaan. Bahkan di Perancis, demokrasi muncul setelah peristiwa peberontakan berujung kepada pemenggalan kepala raja dan ratu. Artinya, demokrasi lahir dari konflik dan darah. Dan kritikan, pergesekan kepentingan serta konflik menandakan bahwa demokrasi sedang diterapkan. Bukan malah dihentikan dengan pasal-pasal karet.
Karena sesungguhnya demokrasi pun memiliki paradoks terhadap kajiannya. Demokrasi berasal dari dua kata bahasa latin, yakni demos (rakyat) dan kratein (kekuasaan). Rakyat dilambangkan dengan kesetaraan dan kebebasan, sedangkan kekuasaan dilambangkan dengan subordinasi dan hirarki. Kebebasan bertentangan dengan subordinasi, lalu kesetaraan berlawanan dengan hirarki. Bila kembali kepada esensi filosofi kajiannya, wajar saja dalam sistem demokrasi konflik biasa terjadi. Karena dalam kajiannya saja sudah memiliki pertentangan arti satu sama lainnya
Yang berbahaya adalah ketika demokrasi tidak memunculkan riak atau konflik, karena apanila itu terjadi, otoritarianisme sedang bekerja membungkam pikiran-pikiran publik.
Seperti yang dikhawatirkan oleh Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul “Manufacturing Consent” atau Konsensus Manufaktur, di mana ia membahas tentang pemangkasan opini dan diskursus publik yang dilakukan pemerintah, lalu mereka mempabrikasi atau memproduksi persetujuan seolah-olah itu adalah hasil persetujuan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat yang sebenarnya tidak pernah ada.(*)
















