Payakumbuh, Prokabar – Penyelenggara TV Kabel dilarang keras melakukan aktivitas langsung seperti peliputan dan siaran langsung, karena hal itu merupakan pelanggaran berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Dalam UU itu ditegaskan yang boleh melakukan peliputan dan siaran langsung adalah TV Berjaringan.
TV kabel hanya dapat melakukan pendistribusian hasil liputan dan siaran langsung jika bekerja sama atau memiliki Rumah Produksi (In House Production).
Jika tidak memiliki rumah produksi sendiri, maka pengelola TV Kabel dilarang keras melakukan peliputan dan siaran langsung.
Hal ini diungkapkan Ficky Tri Saputra, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat saat melakukan monitoring dan evaluasi ke salah satu TV kabel yang ada di Kota Payakumbuh.
“Pengelola TV Kabel tidak diperbolehkan melakukan aktivitas peliputan dan siaran langsung, karena melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang boleh melakukan peliputan dan siaran langsung adalah TV Berjaringan,“ jelas Ficky.
Beruntung Denai TV, salah satu TV kabel yang ada di Kota Payakumbuh sudah bekerja sama dengan produsen house maka untuk peliputan dan siaran langsung Denai TV bisa menyebarkan luaskannya.
Sebagai warga negara yang baik, Ficky yang juga praktisi media ini juga meminta Denai TV untun aktif melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya, karena dengan Rp65 ribu yang dipungut setiap bulan kepada pelanggan dengan jumlah pelanggan mencapai 3500 orang pelanggan pastinya sangat banyak uang masyarakat yang diambil.
KPID Sumbar akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepada semua TV kabel yang ada di Sumatera Barat.
Saat terdapat delapan tv kabel aktif, yang nantinya KPID Sumbar akan melihat satu persatu keberadaan TV kabel tersebut. (mbb)
