Padang, Prokabar – Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Robert Cenedy dan Baldi Pramana melakukan diskusi bersama mantan Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar Syamsul Bahri, Selasa (24/5).
Diskusi ini merujuk pada pentingnya pengawasan siaran yang dilakukan oleh KPID Sumbar. Selain melakukan pengawasan secara Internal, KPID Sumbar juga melakukan pengawasan secara eksternal dan beberapa kegiatan literasi lainnya.
Pengawasan siaran sangat penting dilakukan sebab akan berdampak pada kecerdasan masyarakat dalam menerima informasi yang disajikan oleh Pertelivisan saat ini ataupun radio.
Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya saat ini, KPID Sumatera Barat mengaku sangat Kewalahan. Karena Kinerja KPID Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan terkendala persoalan anggaran.
Robert menyampaikan dari Rp2,1 miliar anggaran hibah yang diterima KPID Sumbar, sebanyak 80 persen tersedot untuk biaya rutin seperti honorarium komisioner dan staf, termasuk biaya listrik dan ATK.
Sehingga yang tersisa 10 persen untuk perjalanan dinas dan 10 persen untuk kegiatan, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi program siaran di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
“Oleh karenanya kita butuh dukungan penambahan anggaran dari DPRD provinsi, agar KPID Sumbar bisa maksimal dalam melakukan pengawasan isi siaran termasuk mensukseskan program pemerintah pusat tentang peralihan sistem penyiaran analog ke digital yg berakhir pada 2 November 2022 ini,” kata Robert.
Hal ini pun disambut baik oleh Syamsul Bahri. Dia menegaskan pentingnya KPID Sumbar untuk ditambah anggarannya, agar bisa bekerja maksimal dalam menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan.
“Insya Allah kami bersama anggota dewan lain siap memperjuangkan anggaran untuk KPID Sumbar,” jelas anggota dewan yang merupakan mantan Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar yang telah memilih anggota KPID Sumbar periode sekarang.
Syamsul Bahri pun menyarankan Komisioner KPID untuk masif melakukan literasi media di daerah dan membentuk forum dan relawan penyiaran di masing-masing kabupaten/kota, untuk membantu KPID Sumbar dalam melakukan pengawasan isi siaran di lembaga penyiaran daerah.
Begitupun dengan Baldi yang menjelaskan KPID Sumbar tidak bosan dan selalu menyokong eksistensi dari KPID itu sendiri sebab masih banyak PR yang perlu dikerjakan oleh KPID baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Seperti menyukseskan tahapan ASO yang tertunda akibat pendistribusian STB yang belum sesuai target dan target jangka panjang yaitu keberadaan lembaga/petugas pemantau isi siaran ada di setiap kabupaten kota di Sumbar demi mewujudkan ekosistem penyiaran, program penyiaran, insfrastruktur dan isi siaran yg sesuai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. (*)
