Tanah Datar, Prokabar- Jawaban setebal 40 halaman terhadap pandangan 8 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
disampaikan Bupati Eka Putra bergantian dengan Wabup Richi Aprian dalam Rapat Paripurna tentang Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2021, Kamis (19/5).
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra Bupati dan Wakil menjawab berbagai isu, seperti strategi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi target, kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato (LCM), mundurnya Tanah Datar sebagai tuan rumah PORPROV 2023 dan beberapa isu lainnya.
“Strategi dalam pencapaian PAD melebihi target dapat dicapai melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dalam penggalian potensi PAD, serta pada triwulan III dan IV menurun angka Covid-19, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemungutan PAD,” kata Eka.
Sedangkan terkait persoalan kelanjutan pembangunan LCM Batusangkar, Eka menjelaskan, pengerjaan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan Balai Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatra Barat.
“Pengerjaan LCM yang dianggarkan melalui APBN sebesar Rp12 Milyar sampai akhir tahun 2021 belum berakhir. Namun terjadi pemutusan kontrak dengan pelaksana. Dalam hal ini Pemerintah Tanah Datar bertindak sebagai penerima manfaat dan saat ini sedang menunggu hasil verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP),” sampainya.
Menjawab tidak jadinya Tanah Datar menjadi tuan rumah Porprov Tahun 2023, Wabup Richi menyampaikan, setelah mempertimbangkan berbagai segi dan faktor, Pemerintah Daerah tidak siap.
“Porprov yang awalnya direncanakan Juni 2023 tidak cukup waktu untuk melaksanakan rehab sedang, berat atau pembangunan venue baru seperti kolam renang, panjat tebing dan lapangan basket Indoor yang membutuhkan biaya sangat besar,” katanya.
Richi juga menjawab tentang permasalahan tapal batas Tanah Datar dengan Kabupaten Solok.
“Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dan telah disampaikan ke Kemendagri dan saat ini menunggu keputusan tentang tindak lanjut klarifikasi atau peninjauan kembali penegasan tapal batas antara dua daerah,” katanya.
Sementara itu pimpinan sidang Anton Yondra menyampaikan, Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2021 akan ditindaklanjuti Badan Anggaran dan Badan Perumusan DPRD Tanah Datar. (eym)
