Padang, Prokabar – Pro Jokowi (Projo) Sumbar menegaskan seluruh pengurus DPD dan DPC Projo se-Sumbar siap menghadapi kelompok manapun yang mendelegitimasi Pemerintahan Presiden Jokowi.
Adanya agenda kelompok-kelompok yang menggelar aksi demo terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), kemudian serta merta menyatakan untuk turunkan Presiden Jokowi jelas menciderai Demokrasi dan inkonstitusional.
“Kami yang tergabung di Ormas Projo Sumatera Barat jelas tidak akan tinggal diam,” ucap Husni Nahar Ketua DPD Projo Sumbar didampingi Wakil Ketua Muhammad Zaki dan Sekretaris Haynes Ade, Sabtu (27/6) di Padang
“Kami juga mengimbau agar ormas-ormas sipil yang pro dan konsisten dengan demokrasi, agar tidak terjebak oleh framing kelompok yang mempunyai agenda mendelegitimasi Pemerintah, seperti yang dilakukannya oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212, yang mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi gara-gara RUU HIP, padahal itu tidak ada korelasinya sama sekali dan tidak nyambung dengan persoalan,” ujarnya.
Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi “mengobrak-abrik” proses konsolidasi demokrasi itu sendiri.
“Tidak ada hubungannya agenda demo yang ditunggangi oleh kepentingan kelompok yang punya misi untuk mendelegitimasi pemerintah, karena pada dasarnya konteksnya tidak nyambung,” pungkasnya.
Ditambahkan Muhammad Zaki Wakil Ketua Projo Sumbar Bidang Politik, bahwa Projo mengharapkan agar partai-partai politik segera mengambil sikap cepat untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang dan mengarah ke sentimen negatif.
“Parpol dan politisi di DPR kita minta agar bertindak dengan cepat dan tepat, karena persoalan dan dinamika ini perlu diperhatikan dengan seksama,” pintanya.
Kata Zaki, apa pasal, krena jika aksi-aksi demo ini terus lanjut dan berlarut-larut justru akan menghambat konsolidasi Demokrasi Negara, maka keduanya pun harus ikut bertanggungjawab kepada rakyat. Karena dari mereka datangnya ide dan yang memulai pengusulan RUU HIP, ditenggarai oleh banyak pihak proses pembuatannya tidak sempurna sehingga menuai kontroversial.
Terakhir, Husni mengungkapkan bahwa saat ini fokusnya pemerintah adalah dalam menangani pandemi covid19 agar segera cepat teratasi. Ia mengajak dan menghimbau warga bangsa khususnya yang ada di Sumbar untuk bersama-sama bergotong royong dan bersatu padu, agar persoalan covid ini bisa cepat teratasi dan perekonomian bangsa kita dapat kembali pulih, tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Wakil sekretaris DPD PROJO Sumbar bidang hubungan pemerintahan, penegak hukum dan masyarakat.
Surya Sutan Sari Alam
Juga menghimbau kepada seluruh anak bangsa, supaya lebih berhati-hati menerima informasi dan menyaring setiap kabar yang diterima serta tidak kita ketahui subtansi permasalahan nya.
Kini negara kita diuji dengan kekacauan antar sesama anak bangsa yang mana akan berunjung konflik perang saudara.
“Kita semua sepakat dan sangat tidak rela ideologi Pancasila dirobah, karena Pancasila sudah mewakili segala sendi kehidupan yang ada di bumi Pertiwi. Maka dari itu mari kita kawal bersama dan kita harus berhati hati dengan kepentingan jahat para perampok negri ini,” pungkasnya.(rls)
