Pariaman, Prokabar — Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat mengusulkan sekitar 6.400 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah itu memperoleh bantuan produktif usaha mikro (BPUM) kepada pemerintah pusat.
“Data UMKM di Pariaman pada 2020 awal ada 7.879 pelaku usaha dan lebih dari 60 persen terdampak pandemi COVID-19,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Selasa (22/9).
Ia menyampaikan, pelaku usaha yang terdampak tersebut tidak saja pada bidang kerajinan dan makanan ringan namun juga industri lainnya. “Yang masih bertahan itu pelaku usaha di bidang kebutuhan pokok,” kata dia.
Lebih lanjut kata dia, untuk membantu pelaku usaha tersebut maka pemerintah pusat membuat BPUM dengan bantuan modal usaha Rp2,4 juta.
Gusniyetti menyampaikan pihaknya sudah mengajukan ribuan pelaku UMKM tersebut kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekarang masih dalam proses. Namun dalam penerimaan tersebut, harus dilakukan verifikasi karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya belum pernah meminjam di bank.
Ia berharap BPUM tersebut dapat terealisasi karena dibutuhkan oleh pelaku UMKM di Pariaman untuk memulai usahanya yang terhambat akibat dampak pandemi COVID-19.
Sebelumnya, sebanyak 127.361 pelaku usaha berskala mikro di Sumatera Barat, mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Bantuan senilai Rp2,4 juta telah direalisasikan melalui BNI dan BRI ke 127.361 pelaku usaha berskala mikro yang terdampak pandemi COVID-19 di Sumatera Barat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumatera Barat Zirma Yusri, di Padang beberapa waktu lalu.
Zirma mengatakan, pada umumnya hampir semua UMKM di Sumbar terdampak COVID-19, namun sampai saat ini masih banyak yang belum terdata karena belum selesai disurvei. (*)
