Tanah Datar, Prokabar- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar melalui Delapan Fraksi menerima dan menyetujui 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna dewan, Selasa (2/3) di ruang sidang DPRD setempat .
Lima Ranperda yang disahkan menjadi Perda itu diantaranya, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tentang Perusahaan Daerah Tua Sepakat, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Fasilitas Umum.
Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Ketua DPRD Rony Mulyadi menyampaikan, jik beberapa tahapan dan proses sudah dilakukan mulai dari penyampaian Ranperda oleh Bupati Tanah Datar untuk dibahas oleh DPRD, dan dilanjutkan sesi I dengan pembahasan oleh pansus melalui fraksi-fraksi.
Pada sesi II dilakukan pengesahan Lima Ranperda tersebut berdasarkan kesepakatan pansus I dengan juru bicara Benny Apero yang membahas ranperda pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum. Pansus II dengan juru bicara Eri Hendri yang membahas perusahaan daerah tua sepakat dan perusahaan daerah air minum kabupaten tanah datar.
Selanjutnya pansus III dengan juru bicara Istiqlal yang membahas tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengelolaan barang milik daerah.
Setelah dibahas kelima ranperda tersebut disetujui oleh ketiga pansus dan disepakati 8 fraksi untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan bupati dengan DPRD
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan sumbang pemikiran dalam pembahasan lima Ranperda tersebut.
“Terimakasih atas sumbangsi pemikiran dalam pembahasan lima ranperda tersebut sebagai wujud kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanah datar,” kata bupati.
Tindak lanjutnya, pemerintah daerah akan segera menyiapkan perangkat pendukung pelaksanaan Perda, agar aplikasi di lapangan dapat maksimal, seperti melakukan sosialisasi, penyebarluasan melalui berbagai media sehingga Perda ini diketahui dan dilaksanakan bersama.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra, dan dihadiri 26 anggota dewan dari 35 anggota dewan. Turut hadir Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, beserta pimpinan OPD, Pimpinan BUMD dan undangan lainnya. (eym)
