Pesisir Selatan, Prokabar — Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, pada 2018 hanya 5,36 persen. Capaian itu tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya, 5,42 persen.
Kepala Kantor BPS Painan, Yudi Yos Elvin mengatakan, perlambatan terjadi karena turunnya harga komoditi seperti karet, gambir dan sawit. Akibatnya berdampak pada sektor pertanian dan industri pengolahan.
“Selama ini keduanya berkontribusi sangat besar terhadap perkonomian daerah. Ada beberapa sektor lainnya yang juga ikut turun,” ujarnya Jumat (10/10) pada Prokabar.com di Painan.
Sepanjang 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ hanya sebesar 39,48 persen, turun dari 40,45 persen di 2017.
Sedangkan sektor industri pengolahan menjadi 7,40 persen, dari 7,69 persen. Galian dan pertambangan dari yang sebelumnya tumbuh 3,60 persen, turun menjadi 3,48 persen.
Trend penurunan, katanya, juga diikuti industri jasa keuangan dan asuransi serta real estate yang masing-masingnya dari 2,18 persen, menjadi 2,09 persen dan 1,39 persen merosot ke angka 1,36 persen.
“Namun perekonomian Pessel di 2018 tetap lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya tumbuh di angka 5,16 persen, “ujarnya lagi.
Untuk itu, pemerintah daerah agar fokus pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Keempat sektor primer itu selama ini selalu tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Penanaman Modal Tetap Buro (PMTB) seperti pembangunan gedung, menurutnya, tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sifatnya hanya sementara, bukan berkelanjutan.
Untuk investasi, idealnya pemerintah daerah harus memacu tumbuhnya investasi swasta, utamanya sektor primer. Tak hanya berdampak pada stabilitas harga komoditi, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja formal.
Sebab, di lain sisi, hingga kini sumbangan sektor pariwisata terhadap pertumhuhan ekonomi Pessel belum terlihat. “Kini yang menikmati pariwisata kita itu justeru Kota Padang. Hotel dan oleh-oleh mereka yang kuasai,” jelasnya.
Kepala Bappeda-Litbang, Yozki Wandri mengtakan, perlambatan itu lebih dikarenakan faktor eksternal. Kelesuan ekonomi global yang menyebabkan harga komoditi menjadi anjlok.
Pabrik berbahan alam seperti ban di negara-negara industri mulai memangkas produksinya, sehingga berdampak pada harga karet. Tak hanya bagi Indonesia, tapi juga berimbas pada seluruh negara penghasil karet.
Kemudian dampak kebijakkan negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika yang membatasi impor crude palm oil (CPO) dari Indonesia tak bisa dielakkan. Akibatnya, harga TBS dalam negeri menjadi tertekan.
“Karena dengan sistem perekonomian terbuka ini, gejolak ekonomi global pasti berdampak pada kita. Ekonomi dunia kini tengah resesi ke 3. Apalagi kita adalah penghasil TBS, karet dan gambir, “ujarnya.
Pemerintah daerah kini berupaya mendorong tumbuhnya kegiatan hilir berbahan produk primer. Menggandeng lembaga pendamping UMKM. Saat ini, daerah telah bekerja sama dengan Cowater Sugema dari Canada.
Memetakan potensi dari masing-masing kecamatan. Langkah ini guna memudahkan realisasi, kluster industri. Tiap kecamatan ditargetkan memiliki satu industri unggulan.
“Tentu tak lupa memudahkan investasi. Makanya, kami terus menyelaraskan semua program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tutupnya. (min)
