Jakarta, Prokabar — Selebrasi 20 tahun (1998-2018) Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) bersama 750 anak Indonesia akan yang diselenggarakan di Tamini Square Jakarta, Minggu (28/10).
Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, selain itu saat puncak acara Selebrasi 20 tahun Komnas Perlindungan Anak, akan dilakukan pemberian apresiasi dan penghargaan Komnas Anak Award 2018. Acara ini akan dilaksanakan pada 18 November di gedung Perpustakaan Nasional Jakarta.
“Komnas Anak Award 2018 akan diberikan kepada para pegiat perlindungan anak dari berbagai profesi dan kategori di Indonesia,” kata Arist dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (27/10) kemarin.
Arist menjelaskan dalam acara tersebut direncanakan akan dihadiri oleh lima menteri kabinet kerja dan penghargaan tersebut akan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bersama Menko PMK.
Menyinggung soal kondisi anak di Indonesia saat ini, Sekjen Komnas Perlindungan Anak Dhanang Sasongko menjelaskan, bahwa fenomena anak mengonsumsi zat adiktif berupa lem aibon dan zat-zat adiktif lainnya yang dapat memabukkan serta merangsang otak anak masih kerap terjadi.
Hal ini dikarenakan, tambah Dhanang, bahan dasar pembuatan seperti pembalut pampers dan jenis-jenis obat perangsang lainnya sangat muda diperoleh. “Ini juga telah menjadi ancaman bagi anak-anak di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Menurut dia, anak dengan lem aibon dan zat adiktif lainnya seperti minuman keras oplosan dan rokok serta narkoba sudah merebak di Indonesia.
“Bahkan sebarannya juga sudah merata mengepung desa dan kota bak virus yang tidak ada penangkalnya,” kata Dhanang.
Ia memprediksi di 2018- 2019 pelanggaran hak anak masih akan didominasi dengan kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh orang terdekat anak. Ini dilakukan baik oleh orang per-orang dan dengan cara bergerombol (geng rape) akan menjadi fenomena kejahatan seksual terhadap anak yang semakin menakutkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Terkait hal ini, Ketua Yayasan Istana Bocah Nusantara (IBN) Maya Agustin menyatakan, dalam rangka memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, sudah selayaknya mendorong Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi maupun pemerintahan desa membangun kembali sistem kekerabatan di kampung melalui pembentukan kelompok kerja perlindungan anak.
“Ini bisa dilakukan di kampung, desa atau di Banjar Banjar dengan melibatkan peran serta pengurus RT, Kepala Desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, Posyandu, polisi dan masyarakat,” terang dia. (*/hdp)
