Padang, Prokabar – Dari 5,5 juta penduduk Sumbar, masih ada 1,6 juta penduduk yang belum terdaftar dalam kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal itu dikatahui dari data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang.
Kepala BPJS cabang Padang, Asyraf Mursalina menjelaskan, penduduk yang belum terdaftar JKN didapat dari perbandingan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di sistem BPJS Kesehatan dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang belum tergabung dalam program JKN tersebar di berbagai kabupaten/kota.
“Ini memang masih perlu perhatian besar. Padang Pariaman pencapaian peserta BPJS Kesehatan baru 65 persen, masih ada 160 ribu penduduknya yang belum terdaftar. Pesisir Selatan 68 persen, masih ada 161 ribu penduduknya belum masuk JKN. Kabupaten Solok 69 persen, atau masih ada 115 ribu penduduknya belum JKN. Begitupula di beberapa daerah lain,” rincinya, Rabu (20/1).
Kendati demikian, menurut Asyraf, data peserta JKN di Sumbar masih perlu diverifikasi kembali. Sebab terdapat temuan peserta JKN yang NIKnya ganda, serta peseta dengan data ganda.
“Ada satu orang tapi terdaftar sebagai peserta mandiri, namun masih terdaftar juga sebagai penerima iuran dari APBD. Inilah yang perlu dibahas bareng untuk menyelesaikan data sebenarnya, berapa yang belum tergabung dalam JKN-KIS. Lalu bagaimana mengatasi warga miskin yang belum tergabung dalam JKN, apakah melalui bantuan Pemda atau CSR perusahaan,” ulasnya.
Menyikapi hal itu, Wagub Nasrul Abit memastikan akan berkoordinasi dengan seluruh bupati/wali kota agar ikut memberikan perhatian serius dalam perbaikan pendataan peserta yang belum tergabung dalam JKN. Terutama bagi daerah yang kepesertaannya JKNnya masih rendah.
“Kesehatan merupakan pelayanan dasar. Semua harus memperhatikannya termasuk anggaran untuk iuran masyarakat kepesertaannya ditanggung pemerintah,” ujarnya.(*/mbb)
