Tanahdatar, Prokabar — Puluhan ribu rumah tangga di Tanahdatar masih tercatat sebagai warga miskin. Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tanahdatar mencatat, setidaknya terdata 33.384 rumah tangga atau 35.241 Kepala Keluarga atau 128.925 jiwa di masih berada di bawah garis kemiskinan.
Kabid Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Heldiyas mengatakan, warga yang hidup dibawah garis kemiskinan paling banyak terdapat di Kecamatan Batipuh, Kecamatan X Koto, Kecamatan Rambatan, dan Kecamatan Lintaubuo Utara.
“Jadi penilaian warga miskin tersebut dilihat dari beberapa item diantaranya seperti mata pencarian, tingkat pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan dan beberapa item lainnya termasuk rumah tidak layak huni,” katanya.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Tanahdatar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meski begitu, tidak semua program mampu mengatasi permasalah yang terjadi.
“Sejak tahun 2017 lalu, kita telah melahirkan program bedah rumah yang di aplikasikan dalam Gapura Mantap. Pada tahun 2017 itu sudah dilakukan bedah rumah terhadap 649 rumah, pada tahun 2018 pada 730 rumah, dan untuk tahun 2019 ini akan dilakukan pada 700 rumah,” sebut Heldiyas.
Untuk di Tanahdatar sendiri ujarnya, tercatat sebanyak 3.302 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Jadi dana dari Gapura Mantap ini berasal dari dana BAZ, dana aspirasi anggota dewan, dan dana perantau,” sebutnya.
Berbagai upaya lain yang dilakukan adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap petugasnya berada di kecamatan sebagai perpanjang tanganan dari Dinas Sosial sendiri.
“Nah, yang menjadi kendala dari program ini, banyaknya ketidak valitan data. Hingga banyak tumpang tindih yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Data dari PKH, awalnya berasal dari data Badan Pusat Statistik yang kemudian di cocokan kembali. Namun, didalam perjalannya masih banyak data tersebut yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Akibatnya, banyak warga mengeluhkan jika PKH tidak tepat sasaran.
“Sayangnya, pemerintah nagari yang lebih mengetahui kondisi di nagari masing-masing tidak berupaya melakukan validasi data, padahal mereka yang lebih tahu kondisi sebenarnya dilapangan. Kita menyayangkan ini terjadi. Bisa saja suatu saat jika ini terus berlanjut akan berpotensi menimbulkan konflik ditengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Yuhardi mengatakan, terjadinya peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2017 ke 2018. Dimana, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 33.241 Rumah Tangga miskin atau 36.004 KK atau 122.382 jiwa naik menjadi 33.384 rumah tangga miskin atau 35.241 KK atau 128.925 jiwa. (eym)
