Limapuluh Kota, Prokabar – Kabupaten Limapuluh Kota kembali menerima rumah bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut berasal dari anggaran pemerintah pusat yang menyiapkan dana sebesar Rp21,2 miliar yang bersumber dari tiga sumber dana pembangunan rumah bantuan yaitu APBN, APBD Propinsi Sumbar, dan APBD Kabupaten Limapuluh Kota.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota, Adel Noviarman mengatakan apabila ditotalkan dari tiga sumber dana tersebut, terdapat setidaknya 1.019 unit bantuan rumah bagi masyarakat kurang mampu terutama untuk pembangunan rehab dan pembangunan baru.
Menurutnya, 1.019 unit tersebut, terdiri dari 178 unit rehab rumah pada Program Kotaku bersumber dari DAK yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh. Kemudian, 126 unit pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Strategis yang bersumber dari APBN untuk dua kecamatan.
“Masing-masing Kecamatan Akabiluru sebanyak 32 unit dan Kecamatan Kapur IX 94 unit. Selanjutnya, bantuan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dekon Propinsi Sumbar sebanyak 440 unit dan rumah bantuan dari APBD Propinsi Sumbar tersebut, tersebar di berbagai kecamatan se Kabupaten Limapuluh Kota,” katanya.
Selain itu, juga sebanyak 275 unit rumah bantuan kategori pembangunan baru yang bersumber dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota. Ia menjelaskan bahwa dari 4 kegiatan bantuan rumah tersebut, sudah dilaksanakan dan ditargetkan sebelum akhir tahun ini seluruh rumah bantuan selesai dibangun sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
“Bantuan rehab rumah yang bersumber dari APBN serta APBD Propinsi, untuk satu unit senilai Rp17,5 juta. Sedangkan bantuan pembangunan rumah baru bersumber dari APBD Limapuluh Kota, satu unitnya senilai Rp30 juta dan kalau ditotalkan sekitar Rp21,2 miliar,” katanya lagi.
Secara terpisah, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi mengatakan tidak ada lagi rumah masyarakat di daerah tersebut yang tidak layak huni. Bupati pun terus berupaya untuk memberikan yang terbaik terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota.
“Semua rumah yang tak layak huni didata kemudian diperbaiki. Harapan kita, kedepannya tidak ada lagi rumah masyarakat yang tidak layak huni,” kata Bupati Irfendi Arbi.(*/mbb)
















