Jakarta, Prokabar — Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 29 April 2015 di Semarang, Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu disampaikan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kemen-PUPR Lana Winayanti dalam pembukaan Indonesia Properti Expo (IPEX).
Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, dunia usaha (pengembang), dan masyarakat dimana setiap tahunnya ditargetkan mencapai jumlah satu juta unit hunian.
Program di atas meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan proporsi sekitar 70 persen, dan 30 persen bagi non-MBR. “Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau dan layak huni bagi MBR,” katanya seperti dikutip dalam laman Kemen-PUPR, di Jakarta, Senin (24/9).
Menurutnya, pemerintah memberikan kemudahan bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal layak melalui pemberian subsidi uang muka, bunga pinjaman, serta stimulan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). “Terobosan dan pemikiran baru dibutuhkan untuk menyukseskan program perumahan bagi masyarakat,” kata Lana.
Terkait kualitas hunian, Kemen-PUPR juga melakukan pengawasan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang agar memenuhi standar layak huni dengan membangun Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng). Saat ini, sudah terdaftar sekitar 10.000 pengembang dan 16 asosiasi.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pameran IPEX akan meningkatkan percepatan realisasi satu juta rumah. Target KPR baru yang akan tercapai selama IPEX berlangsung senilai Rp5 triliun, baik KPR subsidi maupun non-subsidi.
(*/hdp)
