Padang, Prokabar – Pelabuhan Teluk Bayur digadang-gadang bisa menjadi “dompet” Sumatera Barat jika digeser dari sekadar pelabuhan bongkar-muat menjadi pusat nilai tambah dan hub logistik pantai barat Sumatera.
Pandangan ini disampaikan Rudy Rinaldy (Kepala Dinas Kominfotik Sumatera Barat) bersama Yosi Suryani (Politeknik Negeri Padang) dalam tulisan berjudul Teluk Bayur Port is our Wallet: Sebuah Usulan & Pandangan Tentang Masa Depan Pelabuhan Teluk Bayur.
Keduanya menyoroti pola transfer pricing yang membuat Indonesia “kalah” dari Singapura. Menurut mereka, komoditas ekspor seperti batu bara dan CPO sering dijual murah ke afiliasi di Singapura, lalu dijual kembali ke pasar dunia dengan harga jauh lebih tinggi.
Akibatnya, keuntungan dan pajak yang masuk ke Indonesia relatif kecil. Singapura dinilai unggul karena tarif pajak korporat yang lebih rendah (bisa di bawah 10% setelah insentif), jaringan tax treaty yang luas, serta kemudahan mendirikan perusahaan trading.
Data BPS periode Januari–Agustus 2026 menunjukkan total impor Sumatera Barat mencapai US$784,48 juta (naik sekitar 123% dibanding periode sama tahun sebelumnya). Dari jumlah itu, US$446,89 juta atau sekitar 57% berasal dari Singapura. Sebanyak 83,43% impor dari Singapura adalah bahan bakar mineral (HS 27), yakni BBM RON 90 ke atas.
Sisanya berupa ampas makanan ternak dan pupuk.
“Sumbar mengimpor BBM dari negara yang tidak punya sumur minyak. Singapura hanya punya kilang dan tangki. Minyak mentah dari Indonesia dan Timur Tengah diolah di sana, lalu dijual kembali ke kita dengan margin besar,” tulis kedua penulis.
Mereka juga mencatat ironi lain: Sumbar mengekspor CPO dan sawit, tetapi mengimpor BBM yang harganya sudah berkali lipat. Pelabuhan Teluk Bayur pun dinilai masih berperan sebagai pelabuhan bongkar, bukan pusat penciptaan nilai.
Ketergantungan pada kapal asing untuk ekspor curah juga membuat waktu tunggu kapal menjadi lebih lama.
Sebagai daerah otonom, Sumbar dinilai bisa mengambil tiga langkah konkret. Pertama, mengubah fungsi Teluk Bayur agar tidak hanya bongkar-muat, sekaligus mendorong kajian ke pemerintah pusat soal kebutuhan kilang mini atau fuel terminal sendiri.
Kedua, mendorong pembentukan BUMD Energi (misalnya PT Sumbar Energi) agar ikut bermain di trading BBM, tidak sepenuhnya diserahkan ke trader luar.
Ketiga, meningkatkan literasi publik tentang hilirisasi rakyat agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami bahwa sebagian nilai dari BBM yang dibeli di SPBU masih “mampir” ke Singapura.
Dalam jangka pendek, diusulkan membangun Integrated Fuel Terminal dan membentuk BUMD Energi di kawasan Teluk Bayur. Dengan adanya tangki timbun berkapasitas memadai (diusulkan 10.000 KL) dan kerja sama dengan Pertamina serta Pelindo, Sumbar bisa membeli BBM langsung dari kilang dalam negeri (Dumai atau Balongan) tanpa melalui trader Singapura.
Potensi penghematan devisa diperkirakan Rp1–2 triliun per tahun, plus trading fee yang bisa dinikmati BUMD lokal.
Untuk jangka menengah, ekspor CPO dan gambir didorong agar melalui Teluk Bayur dengan insentif, misalnya diskon pungutan 30% untuk kapal yang memuat via pelabuhan ini. Sejalan dengan itu, dibangun CPO bulking station dan pabrik refinery mini di kawasan pelabuhan.
Jangka panjangnya, menyambut beroperasinya Tol Pekanbaru–Padang, Teluk Bayur diusulkan menjadi Main Port sisi barat Sumatera yang terkoneksi langsung ke India dan Timur Tengah tanpa transit di Singapura. Status kawasan berikat atau Free Trade Zone terbatas untuk industri hilirisasi juga diusulkan.
Pertanyaan “mampukah Sumbar menyaingi Singapura?” diganti penulis menjadi “mampukah kita menjadi antitesis Singapura?”. Mereka menawarkan lima kata kunci: kuasai dan kendalikan sumber daya hulu (sawit, gambir, karet); lakukan hilirisasi dengan menjual produk jadi seperti minyak goreng, biofuel, kosmetik, dan produk farmasi; jadikan Teluk Bayur sebagai hub, bukan spoke, agar kapal langsung berlayar ke Jeddah, India, dan tujuan lain; kembangkan sebagai World’s Halal Hub dari Ranah Minang; serta bangun SDM maritim dan digital dengan slogan “Anak Mudo Maritim Digital” agar generasi muda mampu menjadi trader, ahli logistik pelabuhan, dan ahli sertifikasi.
“Kalau dahulu kita menjadi kuli di kebun milik kita sendiri, besok lusa kita harus mampu menjadi juragan di pelabuhan milik kita sendiri,” tulis Rudy Rinaldy dan Yosi Suryani.
Usulan ini diharapkan menjadi bahan diskusi publik dan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang masa depan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai aset strategis Sumatera Barat.
















