Padang, Prokabar — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memberlakukan tarif ojek online (ojol) yang sama untuk tiap zona di seluruh Indonesia mulai Senin (2/9) kemarin.
Namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum tau adanya kenaikan tarif tersebut, salah satunya diungkapkan Ernida (56) salah satu pegawai di Padang, yang kaget ternyata tarif ojek online naik.
“Biasanya dari kantor di Bypass ke Rumah di Siteba cuma delapan ribu tapi tadi ternyata udah dua belas ribu,” ungkapnya
Dirinya mengaku cukup rutin menggunakan aplikasi transportasi online tersebut, “Ya karena kalau naik angkot jauh dan memutar, jadi lebih milih naik ojol,” ungkapnya
Hal tak jauh berberda diungkapkan Tatang, dirinya sudah tau ada kenaikan tarif cuma dirinya merasa tarif saat ini cukup tinggi jika mengambil rute yang dekat. “Biasanya kalau tujuan dekat, paling murah empat ribu hingga enam ribu kalau trafiknya tinggi (sibuk), sekarang malah sembilan ribu. Sedangakan kalau jauh sedikit nga terlalu besar selisih (naik) sekitar tiga ribu” ungkapnya.
Sementara itu, Febra salah seorang pengendara ojek online mengaku kenaikan tarif belum berpengaruh signifikan, “Sama saja, karena yang dibebankan konsumen akhirnya mereka lebih memilih. Ini saja agak menurun (orderan)” ungkapnya.
Sebelumnya Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, pemberlakuan tarif baru ini akan bermanfaat untuk kesejahteraan para driver dan meningkatkan penggunaan transportasi berbasis online.
“Dengan meningkatnya pendapatan driver, diharapkan para driver dapat lebih berkonsentrasi pada keselamatan dalam mengemudi dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa,” ujarnya beberapa waktu lalu
Berikut tarif langsung berdasarkan zonasi yang disusun Kemenhub:
- Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000
- Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000
- Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000. (hdp)
