Pessel, Prokabar – Sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2021, semua lapisan masyarakat harus mengambil peran. Keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan nagari dan desa di Sumatera Barat menjadi tanggung jawab bersama, tidak saja tanggung jawab pemerintah saja.
Pembangunan nagari juga menjadi tanggung jawab siapa saja yang ada di nagari tersebut. Ini tidak lain adalah agar peraturan daerah nomor 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.
Hal ini diungkapkan Bakri Bakar, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan sosialisasi Perda tersebut, Minggu (10/4/2022 di Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
Bakri Bakar yang kerap disapa pak Bek ini merupakan politisi dari partai Nasionalis Demokrat ini mengajak semua lapisan masyarakat melalui sosialisasi yang ada di nagari untuk mengambil peran serta bisa menyatu dalam membina serta memberdayakan masyarakat dan pemerintahan nagari.
Pak Bek melihat selama ini untuk beberapa aspek pembangunan, provinsi tidak bisa langsung berakses ke nagari dan desa melakukan pembinaan, karena belum adanya regulasi yang mengaturnya, sementara nagari atau desa sangat membutuhkan sentuhan langsung provinsi.
Dirinya berharap dengan adanya Perda nomor 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari ini akan timbulnya semangat mengabdi di kalangan masyarakat yang punya kemampuan di berbagai bidang.
Selanjutnya potensi yang ada dalam masyarakat itu mampu bergabung untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarat.
Di hadapan para Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda, Bundo Kanduang, Wali Nagari, Ketua Bamus, Bakri Bakar merincikan pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program dan kegiatan serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat dalam nagari atau desa.
Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Solok ini berharap baik provinsi maupun kabupaten ke depan bisa menyatu dalam membina dan memberdayakan masyarakat dan pemerintahan nagari.
Demikian pula untuk pemerintahan nagari yang di dalamnya termasuk badan musyawarah nagari, dalam peraturan daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari ini mengatur bagaimana nagari ke depan punya kemampuan membuat rencana pembangunan, penganggaran sesuai prioritas dan kearifan lokal dan selalu berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal.
Terkait dengan pelaksanaan sosialiasi yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan, mengajak semua masyarakat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk manfaatkan keutamaan Rmadhan ini dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, agar prediket taqwa yang disematkan pada akhir Ramadhan bisa diraih.
Terakhir, Bakri Bakar juga menghimbau para konsituennya untuk menghindari berbagai kegiatan yang bisa merusak amal ibadah puasa seperti ghimah, ghibah, gunjing. (vky)
