Padang, Prokabar – Akibat ketiadaan jalan dan jembatan, SMK Negeri 11 Padang, urung dibangun tahun ini. Hal ini disampaikan Evi Yandri Rajo Budiman dalam resesnya pekan lalu (26/7) di Kelurahan Pisang,Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Ditambahkan anggota Komisi IV DPRD Sumbar ini, sebelumnya, pada 2023 ini, akan dibangun dua sekolah menengah, yakni SMK Negeri 11 Padang, dan juga SMA Negeri 17 Padang, dengan anggaran masing-masing lebih kurang 4 miliar rupiah.
Namun setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, hanya SMA Negeri 17 Padang di Kawasan Palarik Kelurahan Air Pacah yang bisa dibangun karena sudah tersedianya akses jalan.
Sementara untuk lokasi SMK Negeri 11 Padang, di kawasan Kelok Balimbiang, Kelurahan Kuranji masih harus menunggu dibangunnya infrastruktur jalan dan jembatan.
“Jalan menuju lokasi lahan bakal bangunan SMK Negeri 11 Padang, sebagian besar masih jalan tanah, dan melewati tiga anak sungai ataupun sungai. Sehingga diperlukan pembangunan jalan dan jembatan terlebih dahulu. Insya Allah, tahun depan sudah bisa mulai dibangun bangunan SMK Negeri 11 Padang,” sebut Evi Yandri Rajo Budiman, seraya menambahkan, pembangunan jalan dan jembatan, tuntas dalam 2023-2024 ini.
SMK Negeri 11 Padang, merupakan filial dari SMK Negeri 3 Padang, yang dibuka sesaat usai peristiwa digemboknya sekolah oleh warga, akibat kekecewaan anak kemenakan mereka tidak diterima di SMA Negeri 16 Padang pada 2015 lalu. Delapan tahun berselang, saat ini SMK Negeri 11 Padang, masih menggunakan bangunan sekolah dasar, untuk proses belajar mengajar siswa-siswinya.
Sementara untuk SMA Negeri 17 Padang, pada Juni 2024 mendatang, akan memiliki lulusan pertama.
Saat ini, siswa-siswi SMA termuda di Kota Padang tersebut, masih belajar menggunakan bekas bangunan eks Pondok Pesantren Darul Ulum.
Jalan menuju SMA Negeri 17 Padang tersebut, sudah dibangun sejak pertengahan 2022 lalu, melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.
Sementara menjawab kebutuhan warga pisang, akan SMA Negeri, dibutuhkan kesepakatan warga, dan tokoh masyarakat, untuk menghibahkan lahan, demi kebutuhan pembangunan sekolah. Karena keterbatasan anggaran, dan tidak adanya program dan kegiatan pengadaan tanah untuk sekolah, baik dari Pemerintah Kota, atau pun Provinsi.
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
