Jakarta, Prokabar -Politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) setelah mempertahankan disertasinya di depan dewan penguji yang berjudul “Korupsi Pada Masyarakat yang
Menjunjung Tinggi Keadilan Sosial: Refleksi Kritis Berbasis
Kontraktualisme Rawls”. Dalam penelitian disertasinya, mantan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Mantan Menteri Perindustrian ini
menyatakan bahwa korupsi dalam
masyarakat muncul dari sifat bidimensionalitas manusia yang merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial guna mempertahankan
hidupnya.
Setelah menjalani ujian promosi doktor, Fahmi Idris pun dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dengan nilai rata-rata 87,5.
Fahmi Idris mengungkapkan, fenomena korupsi di dalam suatu negara yang
menganut asas keadilan sosial karena korupsi tertanam dalam
karakteristik masyarakat yang tinggal di negara tersebut sebagai respon adaptif terhadap upaya bertahan hidup. Asas keadilan sosial juga dianut sebagai turunan dari karakteristik masyarakatnya.
Di Indonesia, korupsi dapat terjadi karena adanya karakteristik berupa
keberanian; musyawarah mufakat (karakteristik sosial out-grup);
fleksibilitas ekonomi (karakteristik rasional individual); dan
afektivitas ekstrem (karakteristik emosional individual). Di sisi
lain, lanjut Fahmi Idris, keadilan sosial dapat dianut karena adanya
karakteristik religiusitas yang tinggi pada masyarakat Indonesia.
Menurut Fahmi Idris, fenomena korupsi dapat dicegah dengan menggunakan
dua pendekatan yaitu pendekatan refleksi dialogis dan pendekatan
kultural. Pendekatan refleksi dialogis merupakan respon adaptif
individual terhadap upaya bertahan hidup dan bersifat universal
sehingga terdapat pada semua warga negara yang memiliki kapasitas
berpikir yang cukup ditandai dengan kedewasaan dan kesehatan psikologis. Sementara pendekatan kultural dengan memanfaatkan karakteristik masyarakat yang pada gilirannya juga merupakan respons adaptif masyarakat secara kolektif terhadap upaya bertahan hidup.
Pendekatan kultural ini bersifat partikular, otomatis dan mudah
dijalankan.
“Kedua pendekatan ini dapat diterapkan pada tatanan moral karena
menggunakan agen-agen pembentuk moral masyarakat yaitu tokoh-tokoh
agama sebagai salah satu deliberator yang memanfaatkan karakteristik
masyarakat Indonesia yang religius. Namun, agen-agen deliberator yang
menggunakan pendekatan refleksi dialogis mungkin sulit untuk mengubah
tatanan moral masyarakat karena rasionalitas bukanlah komponen dari
karakteristik masyarakat Indonesia. Walaupun begitu, deliberator
dengan pendekatan refleksi dialogis dapat menciptakan iklim yang
kondusif bagi pemberantasan korupsi lewat instrumen rasional seperti
hukum atau infrastruktur pemberantasan korupsi yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan masyarakat dengan dimotivasi oleh ajaran agama,” ujar Fahmi Idris.
Bagi mantan Menteri Perindustrian 2005-2009 ini, moralitas adalah
bagian sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya,
moralitas harus benar-benar menghakimi perilaku politik. Sama seperti moralitas, perilaku politik juga bentuk respons manusia terhadap usaha
bertahan hidup yang dibentuk oleh budaya dan juga refleksi dialogis
manusia sehingga apapun unsur turunan dari kedua respon adaptif ini
harus saling mendukung. Moralitas membentuk aturan-aturan yang perlu
dipatuhi manusia untuk bertahan hidup secara kolektif.
Sementara politik, adalah usaha-usaha individual untuk bertahan hidup. Politik
dapat mengorbankan masyarakat dan moralitas dapat mengorbankan
individual.
“Jika masyarakat ingin bertahan hidup maka politik harus menjadi nomor
dua dan karenanya moralitaslah yang harus menghakimi politik. Sebaliknya, jika individu ingin bertahan hidup maka moralitas lah yang menjadi nomor dua dan politik menghakimi moralitas. Masyarakat dapat bertahan hidup jika kehilangan beberapa individual di dalamnya. Sementara individual tidak dapat bertahan hidup lama jika kehilangan masyarakat. Karenanya, masyarakat harus diutamakan daripada
individual. Artinya moralitas menjadi lebih utama dari politik. Moralitaslah yang menghakimi politik,” jelasnya.
Dalam disertasinya, Fahmi Idris menekankan perlunya dipertimbangkan
sanksi moral dan sanksi hukum dalam mengambil keputusan terhadap
pelaku korupsi. Sanksi moral yang dibangun oleh agama dan refleksi
dialogis perlu didukung oleh hukum serta hukum yang ada perlu didukung
oleh sanksi moral dari masyarakat. Sanksi moral yang diberikan
masyarakat misalnya ekspresi kemarahan, kemarahan verbal, menyalahkan, memberi kecaman, ketidaksetujuan, teguran, kritik moral pemaparan, boikot, penghindaran, bahkan kebencian yang didukung oleh hukum akan memberikan umpan balik negatif pada individu yang berniat korupsi sehingga menghasilkan sistem integritas yang baik untuk mencegah
korupsi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup masyarakat.
Fahmi Idris mencontohkan instrumen hukum misalnya pasal pencemaran
nama baik (pasal 310 KUHP) perlu dipertegas sehingga ayat 3 yang
berbunyi ‘tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri’ mencakup korupsi sebagai bentuk kepentingan umum.
Pada sistem integritas ini, seiring waktu akan tercipta sanksi moral yang
diberikan pada diri sendiri yang memungkinkan kesadaran individual
mengenai betapa buruknya korupsi. Jika nilai-nilai religius antikorupsi telah mampu terinternalisasi, setiap bias kognitif untuk melakukan perbuatan korupsi dapat disanggah oleh rasa bersalah dan penyesalan sebagai wujud sanksi moral pada diri sendiri.
“Temuan penting dari penelitian ini adalah pemberantasan korupsi akan
membuahkan hasil jika aspek-aspek karakteristik masyarakat Indonesia
yang bidimensional dibidik secara menyeluruh. Aspek-aspek ini mulai
dari aspek individual, sosial-kultural hingga aspek moral. Aspek
individual mengandung komponen kognitif yang mencegah korupsi
menggunakan refleksi dialogis. Aspek sosio-kultural mencegah korupsi
menggunakan pendekatan agama yang disangkutpautkan dengan keadilan
sosial. Aspek moral, mencegah korupsi menggunakan pendekatan sanksi
moral baik kognitif maupun afektif,” pungkas peraih Bintang Mahaputra
Adipradana ini.(rls)
















