Jakarta, Prokabar – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait perkembangan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/5).
Dalam keterangannya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 209 komitmen investasi atau letter of interest (LoI) di IKN.
“Kita ketahui sudah cukup banyak letter of interest yang disampaikan kepada kami di otorita IKN, jumlahnya per hari ini 209. Dan dari letter of interest 209 itu sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyebutkan bahwa Badan Otorita IKN diminta untuk mempercepat proses investasi agar dapat direalisasikan sesuai dengan keinginan investor dan peraturan perundang-undangan.
“Ini memang memerlukan waktu tapi tadi kami saya dan Pak Dhony memang diminta untuk lebih mempercepat proses-proses ini agar benar-benar bisa terealisasi apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Bambang menyebut bahwa pemerintah juga akan membentuk unit pelayanan satu pintu (one stop shop) yang akan menindaklanjuti kebutuhan investor di IKN.
“Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini kami diminta untuk membuat satuan stop shop yang akan juga diikuti atau pun ada lembaga kementerian terkait lain itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop,” ucap Bambang.
Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Dengan demikian, diharapkan tanah yang akan ditawarkan kepada investor sudah matang.
“Kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses, dan sebagainya,” lanjutnya.
Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek swasta dalam beberapa bulan ke depan sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN.
“Dalam bulan-bulan ke depan kami akan segera mengumumkan istilahnya beberapa proyek yang memang sudah matang oleh para pelaku usaha yang nonpemerintah non-APBN. Di situ misalnya ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan, dan sebagainya,” tuturnya. (*)
