Padang, Prokabar – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026).
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor, pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, hingga kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi Sumatera Barat.
“Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki peran sangat penting bagi Sumatera Barat, dengan sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi bertumpu di kota ini. Karena itu, sinergi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, penguatan kolaborasi juga tak kalah penting di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta dampak bencana yang membutuhkan penanganan cepat. Menurutnya, melalui sinkronisasi program antara OPD provinsi dan kota, potensi daerah dapat dimaksimalkan sekaligus mengefisienkan penggunaan anggaran.
“Di Padang misalnya, terdapat dukungan kuat terhadap optimalisasi pajak daerah. Ke depan, kita juga akan memperkuat konsep aliansi pariwisata antar daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Maigus Nasir menyampaikan bahwa untuk mempercepat pemulihan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akhir 2025, Pemko Padang telah menyiapkan fasilitas hunian sementara (Huntara) serta skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak.
“Saat ini sekitar 120 kepala keluarga (KK) menempati Huntara yang disediakan di Rumah Nelayan dan Rusunawa di Lubuk Buaya, serta Huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak. Saat ini, kami tengah menyiapkan tiga lokasi pembangunan Huntap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Maigus membeberkan bahwa Pemko Padang menghadapi tantangan besar dalam pemulihan infrastruktur pascabencana. Berdasarkan data, total kerusakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan kerugian Rp1,6 triliun, sehingga kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun.
“Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi. Selain itu, kerusakan Irigasi Gunung Nago yang memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji serta percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji menjadi persoalan mendesak untuk mengurangi risiko banjir ke depan,” paparnya.
