Padang, Prokabar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bakal gugat harga ganti rugi pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru.
Hal itu dalam rangka mengupayakan pembangunan tol tersebut berjalan lancar. Namun tidak merugikan masyarakat soal ganti rugi lahan. Persoalan lahan ini hingga hari ini belum sepenuhnya rampung karena harga ganti rugi tergolong murah dan masyarakat menolak harga yang ditetapkan tim appraisal.
Tim appraisal mengeluarkan harga tanah ganti rugi di kisaran Rp32 ribu – Rp280 ribu rupiah per meter persegi. Untuk merubah harga tersebut, Pemprov Sumbar melalui Biro Hukum akan mempersiapkan pengacara untuk menggugat ke pengadilan soal harga yang ditetapkan tim appraisal.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengaku telah menugaskan Biro Hukum mencari pengacara untuk mendampingi pemilik lahan dari Pariaman melakukan gugatan ke pengadilan agar harga ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru sesuai dan wajar.
“Untuk mengajukan gugatan itu ke pengadilan saya sudah tugaskan Biro Hukum untuk mencari penasehat hukum mendampingi pemilik lahan melakukan gugatan ke pengadilan agar mereka mendapat harga yang wajar dari ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru,” ungkapnya, Senin (18/2).
Dijelaskannya lahan yang sudah bebas belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Km, masih dihalangi warga. Karena, pemilik lahan mengaku belum diganti rugi. Alasannya, batas-batas tanah belum jelas. BPN selaku yang berwenang dalam pembebasan lahan juga tidak transparan untuk batas-batas tanah itu.
Untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Yang dibayar baru 5 bidang, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.
“Kita berharap pembangunan tol ini lancar dan pembebasan lahan bisa dilakukan dan tidak terpisah – pisah sehingga pengerjaannya tidak lompat – lompat,” ujarnya.
Sementara Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengatakan akan melakukan pengerjaan mana lahan yang sudah bebas saja sebab kewenangan pembebasan lahan ada di BPN.
“Kita sudah mula bentuk kerangka jalan, namun masih ada yang belum tuntas termasuk sertifikat dabel. Untuk itu mana yang sudah bebas saja yang kita kerjakan sambil menunggu lahan lain bebas,” ujarnya.(*/mbb)
