Jakarta, Prokabar — Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi memastikan, pembatasan usia kendaraan hanya akan berlaku bagi kendaraan umum saja, yakni bus pariwisata dan bus reguler, dan tidak berlaku bagi kendaraan pribadi.
“Adapun pembatasan usia kendaraan yang akan diatur Kemenhub adalah angkutan umum. Dalam PM 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini sedang dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Batasan usia untuk bus pariwisata yang semula 10 tahun menjadi 15 tahun, ini juga sesuai harapan Asosiasi Pengusaha Bus Pariwisata,” ujar Dirjen Budi.
Sementara untuk bus reguler biasa (AKAP dan AKDP) diatur dalam PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, disebutkan bahwa batas waktunya adalah 25 tahun, dan (PM ini) masih berlaku.
Lebih lanjut Dirjen Budi menerangkan, hingga saat ini pihaknya belum memberikan batasan maksimal usia pakai untuk kendaraan pribadi.
“Sampai sekarang Indonesia belum membatasi kendaraan pribadi untuk batasan lamanya, meski memang sudah ada beberapa negara yang melakukannya. Saya hanya mendorong kepada pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi untuk membantu kajian terhadap pembatasan operasional kendaraan pada peak hour tertentu seperti yang ada di Jakarta,” ujar Dirjen Budi.
Menurut Dirjen Budi, terkait pembatasan usia ini, pihaknya hingga kini baru sebatas menyarankan pada Pemda setempat untuk melakukan manajemen lalu lintas atau manajemen parkir guna menyiasati peak hour, sehingga kepadatan lalu lintas yang dirasakan di beberapa kota besar di Indonesia tersebut diharapkan menjadi lebih baik dan lancar dengan adanya pembatasan operasional kendaraan. (*/hdp)
