Jakarta, Prokabar — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyampaikan bahwa saat Rapat Terbatas (ratas) membahas mengenai rencana pemerintah untuk membangun pusat integrated data center pemerintah, yang disebut dengan pusat data nasional pemerintah.
”Itu akan ditindaklanjuti dan kita harapkan data center itu di tahun 2020 ini bisa segera diproses agar sudah jadi dan siap digunakan paling lambat tahun 2023,” ujar Menkominfo saat memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).
Pusat data dan terkait dengan lalu lintas data, menurut Menkominfo, baik di dalam negeri maupun antar negara ada beberapa hal sensitif yang di dalamnya.
”Misalnya data-data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data keuangan, data-data kesehatan secara teknis nanti dibicarakan lebih lanjut di dalam koordinasi bersama menteri Menko Perekonomian,” kata Menkominfo. Ia juga menambahkan bahwa secara khusus terkait dengan lokasi data berada di dalam negeri dan menggunakan metode komputasi awal.
Pada bagian lain keterangannya, Menkominfo juga menjelaskan beberapa regulasi atau payung-payung hukum yang harus dilengkapi soal investasi pusat data mengacu kepada undang-undang ITE, PP 71/2019, dan dibutuhkannya beberapa aturan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo terkait dengan sekitar 23 pasal.
”Itu tadi sudah disampaikan bahwa dalam minggu ini kami akan menyelesaikan, dalam satu minggu maksudnya ya, dalam satu minggu akan itu diselesaikan dan siap drafnya siap untuk nanti disosialisasikan sebelum secara resmi diberlakukan,” ujar Menkominfo. (*)
