Trending | News | Daerah | Covid-19

Artikel

Omnibus Law, Mahasiswa Berpendapatan


Oleh : Enjeli Novita Sari (Mahasiswa Jurusan Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas)

Dibaca : 355

Padang, Prokabar — Mahasiswa sebagai pergerakan yang utama dalam segala hal, karena peran mahasiswa sangat besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Kritikan dari mahasiswa mampu membuat roda pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam pemerintahan, tentunya mahasiswa terlibat juga sebagai penentu dari pemerintahan selanjutnya, karena mahasiswa pada saat ini harus bisa menelaah apa yang terjadi dengan peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. Kalau bukan mahasiswa sebagai penerus yang akan meneruskan bangsa, lalu siapa lagi yang akan membuat bangsa dan negara ini agar lebih baik kedepannya. Beberapa waktu terakhir ini, banyaknya terjadi polemik RUU Omnibus Law.

Sebenarnya, Omnibus Law bukan barang baru. Di Amerika Serikat, maupun negara lain, Omnibus Law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Asal kata Omnibus Law berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat.

Ada tiga omnibus law yang akan diajukan, yakni RUU Penciptaan Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Baru.

Akan tetapi, istilah Omnibus Law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Akhir-akhir ini polemik RUU Omnibus Law banyak memicu perhatian, respon dan perdebatan di tingkat nasional dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa. 

Pada Rabu, 4 Maret 2020. Seluruh mahasiwa dari berbagai universitas dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Padang melakukan aksi tolak Omnibus Law didepan Kantor DPRD Sumbar. Bukan hanya di Sumbar saja mahasiwa turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law, akan tetapi berbagai universitas di Indonesia juga ikut dalam aksi penolakan tersebut. Dengan tujuan, sebenarnya untuk siapa Omnibus Law, apa manfaatnya, kenapa harus diterapkan, apakah dampak yang ditimbulkan dari itu, akankah membuat keseimbangan untuk semua orang, atau hanya kalangan tertentu saja.

Upaya pemerintahan untuk menyederhanakan izin investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ‘Omnibus Law’ justru banyak mengundang nilai kontraproduktif. Hal itu diutarakan oleh ekonom Institute for Development of Ecenomics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira.

Kluster peraturan ketenagakerjaan dalam Omnibus Law bermasalah sejak awal, akibat proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan, seperti ancaman mogok kerja, dan aksi-aksi lain yang bisa beerdampak dalam jangka menengah panjang.

Omnibus Law atau perampingan aturan, sesungguhnya terdiri dari beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), atau yang juga dikenal sebagai ‘kluster’ terkait beberapa sektor, di mana secara keseluruhan berpotensi mengubah lebih dari 1.000 pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law akhirnya telah diserahkan ke DPR RI. Penyerahan tersebut sekaligus merubah nama resmi RUU tersebut yang sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) menjadi RUU Cipta Kerja.

Dalam aksi tersebut, maka yang dilakukan oleh mahasiswa adalah memberikan pendapat dan menegaskan bahwa mereka berhak untuk mengambil sikap dan bertindak sesuai jalur yang telah ditentukan. Misalnya, apapun peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, jika tidak di respon, di kritik dan sebagai seorang mahasiswa hanya bisa diam, maka apa yang akan terjadi. Pasti harapan seluruh masyarakat adalah sangat mengharapkan mahasiswa untuk lebih dulu dalam menyikapi segala sesuatunya. Aksi tersebut didasari karena adanya anggapan bahwa Omnibus Law dinilai merugikan dan berdampak buruk pada rakyat kecil dan hanya menguntungkan para investor.

 

Sudah saatnya kita harus membangkitkan kesadaran masyarakat agar dapat mencegah terjadinya sifat kesewenang-wenangan penguasa terhadap pekerja yang kedudukannya dibawah. Telah ada beberapa bukti bahwa melihat dari RUU Cipta Kerja banyak yang merugikan kesejahteraan tenaga kerja. Mulai dari berlakunya upah minimun, dimana upah yang didapatkan tidak sesuai dengan pekerjaannya, karena mereka dibatasi waktu ditentukan menurut jam kerja, hilangnya pesangon, mempermudahkan PHK sekehendaknya, dan tidak memiliki cuti bagi pekerja dan masih banyak lagi peristiwa yang lain.

Selain itu, masih banyak permasalahan yang akan terus terjadi jika sampai lolos dan disahkan. Kita sebagai masyarakat dari berbagai kalangan berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya akan dilakukan pemerintahan saat ini. Apakah akan menguntungkan semua pihak atau hanya orang-orang yang mempunyai modal saja yang akan mendapatkan kesejahteraan.

Sebagai mahasiwa kita dapat menganalisis RUU Cipta Kerja, apa yang terjadi jika semuanya telah ditetapakan, apakah suara rakyat hanya menjadi ocehan saja atau di satu pihak lain akan bersenang-senang akan hal tersebut. Masih banyak dampak negatif yang bermunculan, hal tersebut justru akan memperburuk kesenjangan sosial yang telah ada di Indonesia. Jika hal semacam itu benar-benar terjadi maka kita harus siap-siap hidup dalam keterpurukan, yang berkuasa akan semakin berkuasa, yang tertindas akan selalu tertindas, yang kaya semakin kaya dengan segala yang dimilikinya dan yang miskin semakin miskin karena ketidakmampuan untuk menyamakan kedudukannya. (***)

 

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
Tirto.ID
Loading...
To Top