Jakarta, Prokabar – Gerakan Pangan Murah (GPM) harus memperlihatkan keberpihakan negara pada korban bencana terutama bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Kemudian, program Bantuan Pangan Non Tuntai (BPNT) tahun 2026 yang telah ditetapkan pada akhir Januari 2026 kemarin, memperhatikan penerima manfaat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong lah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.
Permintaan itu disampaikan politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja dengan agenda pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Pernyataan Alex ini, merespon rencana GPM yang akan digelear ID Food pada 420 titik se-Indonesia, guna mengantisipasi tingginya permintaan pada Ramadhan dan lebaran Idul Fitri Tahun 2026 ini.
Dari data yang disampaikan ID Food pada rapat kerja itu, GPM hanya akan digelar pada 2 titik di Aceh, 4 GPM di Sumut dan 9 titik GPM di Sumbar.
“Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa bencana,” terang Alex.
Selain itu, Alex juga mengkritisi porporsi pelaksanaan GPM di daerah urban dan padat penduduk. Alex kemudian mengutip rencana GPM di Jakarta, yang akan digelar di 65 titik. Sementara, di Provinsi Jawa Tengah cuma 45 titik GPM.
“Sebagai daerah urban, setiap kali libur lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik lebaran warga Jakarta,” terang Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumbar.
Di rapat kerja itu, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat di tahun 2026 ini. Alex berharap, program tersebut yang berada di bawah tanggungjawab Bapanas, disalurkan pada bulan Februari dan Maret 2026.
“Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam,” ungkap Alex.
“Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang,” tambah Alex.
Rapat kerja ini dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Heriadi atau Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman. Dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono.
Kemudian, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Dirut IDFood, Ghimoyo beserta jajaran lainnya. (*)
