Jakarta, Prokabar — Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, telah mengusulkan pembentukan badan riset nasional kepada Presiden RI Joko Widodo. Badan itu akan berada di bawah koordinator Kemenristekdikti, yang bertujuan untuk menaungi semua riset secara nasional, sehingga dapat dilakukan penghematan anggaran.
“Sebenarnya begini, saya mengusulkan kepada Presiden RI bahwa lembaga riset yang ada di Indonesia itu ada di Kementerian dan Lembaga. Sementara lembaga itu mendapatkan alokasi anggaran, dan riset itu dilakukan terjadi (pemborosan) redundancy, duplikasi,” kata Nasir.
Menurutnya, kalau riset bisa disentralkan menjadi satu badan, maka akan lebih efisien. “Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Presiden kalau ini akan lebih baik. Ke depan itu harus ada satu badan riset nasional yang bisa mengintegrasikan ini,” terangnya.
Dengan demikian lanjut Nasir, nanti diketahui mana yang bertanggung jawab terhadap riset dasar, mana riset terapan, dan mana yang sudah inovasi. “Ini harus kita pilah sesuai dengan kebutuhan kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia ini,” tuturnya.
Selanjutnya, tinggal mengaplikasikan. “Ini mengintegrasikan ke depan tanggung jawabnya ke Kemenristekdikti, dan Kemenristekdikti akan mengeluarkan suatu regulasi, mereka yang melaksanakan, jadi nanti penugasannya bisa di bagi-bagi,” ungkapnya.
Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ingin membangun jembatan layang dengan kondisi kekuatan tertentu, riset akan dilakukan di situ. “Kalau Kementerian Perhubungan membutukan motor listrik riset bisa dilakukan di situ, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Nasir mengatakan, hal ini tidak bisa dilakukan Kemenristekdikti, karena menyangkut masalah anggaran, karena kalau digabung anggaran itu bisa mencapai Rp24,9 triliun, bahkan jika di 2018 itu bisa mencapai Rp29 triliun. “Jadi kalau itu satu badan betapa besarnya, jadi terkait ini presiden menyambut positif,” tambahnya. (*/hdp)
