Bukittinggi, Prokabar – Kementerian Desa dan Pengembangan Desa Tertinggal (PDTT) RI terus menggenjot Pemeintahan Nagari atau Desa agar dapat mandiri mengembangkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Selain menghabiskan anggaran untuk pembangunan infratruktur, peningkatan perekonomian masyarakat melalui inovasi dan produktif sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Untung atau ruginya dari sebuah usaha bergantung pada dampak nilai-nilai sosial dan ekonomi yang didapatkan. Namun yang terpenting adalah memahami kebutuhan pasar serta marketing atau pemasaran bahan dagang yang sudah siap jual,” ungkap Mohamad Najib, Direktur Utama Usaha Desa asal Yogyakarta kepada Prokabar.com, Senin Malam (16/7).
Menurutnya, pengelolaan dana desa hingga mampu meningkatkan perekonomian bergantung kejelian Walinagari atau Kepala Desa dalam mengelola keuangan anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat. Banyak cara hal tersebut dapat dilakukan, melalui BUMNag dengan beragam usaha sesuai potensi.
“Persoalan utama banyaknya kegagalan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa terutama BUMDes dengan hasil prodak yang telah diprodukasi adalah karena tidak adanya penampung atau pembeli. Harusnya terlebih dahulu melakukan penelitian atau analisa dan menentukan jenis usaha sesuai potensi dan pemasaran,” Ungkapnya.
Seharusnya, penentuan pemasaran lokal terlebih dahulu baru potensi yang bisa diproduksi. “Dimana ada masalah, di sanalah peluang besar itu ada bila kita mampu memanfaatkan dan mencari solusinya,” Kata Najib.
Ia melanjutkan, masalah yang belum terpecahkan misalnya masalah masih mahalnya harga beras dikarenakan biaya produksi petani masih tinggi akibat mahal dan langkanya pupuk yang dibutuhkan.
“Bila seseorang memiliki jariangan dan modal yang cukup, dapat membeli pupuk yang dibutuhkan petani, sehingga dapat mengakomodir pupuk menjadi murah didapat. Otomatis, peluang usaha pupuk ini jelas akan laris dibeli petani nantinya,” Tutup Motivator Pengelola BUMDes asal Yogyakarta tersebut. (rud)
















