Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri)M.Tito Karnavian mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tepat sasaran, dengan menjalankan program prioritas nasional.
“Salah satu tugas dari Mendagri itu adalah melakukan Pembinaan Pembangunan, artinya ada dana yang cukup besar ditransfer ke daerah, itu harus tepat sasaran, di antaranya harus menyinkronkan antara visi-misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas masyarakat pembangunan lokal,” kata Mendagri dalam siaran persnya, Rabu (30/10).
Menurutnya, program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, mempermudah investasi, transformasi Sumber Daya Alam (SDA) ke manufaktur teknologi, serta perbaikan regulasi.
Tito mengatakan, jangan sampai aturan-aturan menghambat investasi terutama untuk lapangan kerja.
“Kita dengan bonus demografi yang sangat tinggi. Kalau seandainya mereka tidak mendapatkan lapangan kerja, anak-anak muda kita akan ada konflik, pelanggaran hukum, gangguan kriminalitas. Kalau mereka dapat lapangan kerja otomatis gangguan-gangguan itu tidak terjadi,” paparnya.
Mendagri berharap program pemerintah pusat sejalan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Tak hanya itu, pihaknya juga ingin memastikan, setiap dana yang dikucurkan pemerintah diimplementasikan dalam program yang dapat berguna bagi masyarakat.
“Jadi yang ingin kita sampaikan kewenangan salah satu tugas dari Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberi pembinaan agar program di daerah sinkron dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah banyaknya belanja modal yang digunakan.
Meski belanja modal dimaksud perlu dipastikan apakah menyentuh masyarakat atau tidak.
“Cara melihatnya apakah lebih banyak belanja pegawai, barang, atau modal. Kalau belanja pegawai dan barang yang banyak, berarti itu lebih banyak kepentingan pegawainya, yang diterima dan digunakan masyarakat kecil. Sebaliknya, kalau belanja modalnya besar itu yang bagus, tapi kita harus lihat lagi belanja modal itu betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekadar pengadaan,” tuturnya. (*/hdp)
