Jakarta, Prokabar — Dalam rangka upaya percepatan, pencegahan, penanganan, dan kewaspadaan terhadap penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), Komite III DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya adalah bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, memandang pemerintah tidak memiliki panduan yang jelas dalam menerapkan kebijakan penanganan COVID-19 kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan dan mispersepsi di tingkat masyarakat.
Wakil Ketua, Muhammad Gazali memamparkan beberapa kejadian aktual atau fakta yang menjadi landasan, diantaranya, data perkembangan terkini kasus positif COVID-19 dari Kementerian Kesehatan harus komprehensif dan sinkron dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
“Masyarakat di daerah-daerah hingga saat ini masih kesulitan mencari informasi mengenai kemana mereka harus melakukan pengecekan tentang kondisi kesehatan mereka. Apakah warga negatif atau positif terkena COVID-19.” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/4).
Selain itu dirinya menyoroti, pemerintah sampai saat ini belum memetakan daerah mana saja yang termasuk dalam zona merah, kuning, dan hijau, sehingga mereka membuat kebijakan mandiri dengan melakukan pembatasan sosial atau lockdown tanpa mengajukan kebijakan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Selain itu, berdampak juga pada potensi konflik sosial seperti penolakan jenazah yang terjadi disalah satu daerah.” sambungnya
Menurutnya, Pemerintah tidak tegas dalam menerapkan kebijakan boleh tidaknya mudik. “Juru bicara Presiden awalnya melarang akan tetapi dibantah oleh Mensesneg. Hal seperti ini membuat masyarakat yang terbiasa melakukan mudik dan masyarakat yang menerima pemudik menjadi bertanya-tanya. Sampai muncul penyataan ditengah masyarakat yang mengatakan, mungkin sebenarnya pemerintah sengaja bersikap demikian untuk menyebarkan COVID-19 ini keseluruh daerah pemudik.” teranganya
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Komite III DPD RI, menyatakan rekomendasi sebagai berikut :
a. Pemerintah harus lebih jelas, tegas dan, terbuka dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan statement terkait penanganan COVID-19. Data yang dikeluarkan harus sesuai dengan data dan fakta yang terjadi daerah (lapangan). Dalam hal ini ciptakan manajemen informasi yang terintegrasi dan transparan bagi masyarakat dan daerah.
b. Pemerintah segera memetakan daerah-daerah mana saja yang terdampak epidemic COVID-19. Hal ini penting agar masyarakat dan daerah dapat lebih melakukan antisipasi dan tindakan-tindakan pencegahan terhadap keselamatan diri dan keluarganya.
c. Perlu ketegasan Pemerintah terkait dengan mudik serta persiapan untuk mengatasi persoalan yang akan terjadi di daerah tujuan.
d. Pemerintah harus konsisten mengedepankan keselamatan warga Negara sebagaimana amanat Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
“Komite III DPD RI akan selalu mengawasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Daerah, dan berkomitmen untuk tetap melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan UU terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 ini agar kebijakan dapat tepat sasaran dan berhasil guna bagi daerah dan masyarakat.” tutupnya. (rel)
