Nasional

Komisi III DPR RI : Revisi UU KPK Jadikan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik

Jakarta, Prokabar — Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu disesuaikan kembali, karena diduga sudah tidak relevan dengan kondisi pemberantasan korupsi saat ini.

“UU KPK sudah berumur 17 tahun, sehingga perlu di revisi keberadaannya,” kata Anggota Komisi III DPR RI Natsir Djamil dilansir, Minggu (8/9).

Revisi pada perundangan itu dilakukan untuk mendorong lembaga antirasuah KPK menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Karena harapan masyarakat terhadap lembaga diatas sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Hasil guna dan daya guna yang dilakukan KPK itu bisa terwujud seperti diharapkan oleh masyarakat luas,” imbuhnya.

Konteks lebih baik dalam menjalankan tugas, kata Natsir, menjadikan lembaga KPK yang menjalankan kewenangannya secara seimbang. Maksudnya, kewenangan yang dimiliki tidak terlalu kuat, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Terlalu kuat kewenangan sebuah lembaga bisa menyebabkan KPK tidak bisa di kontrol,” katanya.

Sebaliknya, peran KPK tidak boleh memiliki celah hukum yang mempunyai keterbatasan sehingga tidak bisa maksimal dalam pemberantasan korupsi. “Alasan revisi bukan semata-semata untuk memperlemah lembaga antirasuah tersebut,” pungkasnya. (*/hdp)

Berani Komen Itu Baik
Loading...
To Top