Pasaman, Prokabar — Putaran roda Pemerintah Kabupaten Pasaman terseot-seot. Masalah timbul sana-sini. Mulai dari adanya konflik internal di tubuh Inspektorat sampai rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun lalu.
Kini, masalah baru muncul lagi. Kabupaten Pasaman sudah dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. Terutama masalah hajat masyarakat badarai jika ada bencana
Kini, tidak ada lagi dana penanggulangan bencana untuk Pasaman yang dikucurkan BNPB pusat. Berdoa sajalah, Pasaman jauh dari bencana.
“Miris, ternyata sudah tiga tahun kita (Pasaman) tidak dapat anggaran penanggulangan bencana atau dana umun yang bersumber dari pusat. Ulah pemerintah, masyarakat jadi teraniaya. Pantas saja, bencana di akhir 2018 kemarin lambat penanganannya, sebab dana itu benar yang tidak ada,” kata M. Mardinal, Ketua Komisi A saat kunjungan kerja bersama enam anggota lainnya ke BNPB Pusat, Selasa (22/1).
Lebih lanjut diuraikan M. Mardinal, kedatangan tim kunjungan kerja ini disambut Kepala Bidang Tanggap Darurat, Budi Erwanto dan rekannya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Henny.
“Kata Pak Budi, dulu Pasaman pernah diberi anggaran pasca bencana tahun 2016. Tahunya, anggaran itu bermasalah. Internal Pemkab tidak harmonis dalam mengelola anggaran. Ada bencana lalu dicairkan, tapi realisasinya tidak sesuai petunjuk teknis,” kata M. Mardinal.
Alasan kuat BNPB enggan memperhatikan Pasaman, diakui M. Mardinal, yakni bermasalahnya anggaran tahun 2016 itu.
“Kini sama kita ketahui, ada kasus korupsi anggaran pasca bencana tahun 2016 yang sedang digarap Kejaksaan Negeri Pasaman. BNPB bolak-balik ke Pasaman, karena berkasus Pasaman pun tidak lagi mendapat jatah anggaran,” tutup M. Mardinal. (Ola)
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
