Jakarta, Prokabar – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menghadiri Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembentukan Kawasan Pembuatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Sumatera Barat. Rapat yang dipimpin Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan itu, juga membahas Percepatan Pembangunan Borobudur dan Danau Toba, di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman Jakarta, Rabu (6/6).
Wagub Nasrul Abit menyampaikan perkembangan KEK, yang selama ini terkendala masalah tanah sudah ada titik terang. Dari 400 Ha lahan calon lokasi KEK Bukik Ameh, sudah teridentifikasi semua pemiliknya, yaitu 291 Ha dimiliki oleh masyarakat dan 109 Ha dimiliki nagari.
Sepuruh pemilik sudah dapat menerima dan mendukung lahan mereka dijadikan KEK.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kemenko Kemaritiman Luhut Binsar Panjahitan dan turut juga hadir Menteri Perencanaan Pembangunan serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, selain wagub Nasrul Abit dan beberapa OPD terkait serta Bupati terkait.
“Percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai melalui KEK Mentawai sudah dilakukan verifikasi oleh OPD terkait pemprov Sumbar terhadap dokumen yg diserahkan oleh perusahaan pengusul,” papar Nasruk Abit dalam rapat itu.
Hasil verifikasi masih terdapat 3 hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, yaitu: pertama, perlunya revisi terhadap RTRW Kab Mentawai yang belum sepenuhnya mengakomodir lahan utk KEK.
Kedua, perlu penyempurnaan business plan dan ketiga, perlunya pihak pengusul memberikan bukti penguasaan terhadap lahan KEK yg diusulkan yaitu seluas 2639 Ha.
“Pembangunan pariwisata maritim di Sumatera Barat kembali ke konsep awal yaitu segitiga emas yang telah disiapkannya master plan pembangunan yaitu Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kepulauan Mentawai,” tambahnya.
Terkait KEK Mentawai, Menkomaritim menginstruksikan pemerintah Kabupaten Mentawai untuk menyerahkan bukti penguasaan lahan paling lampat hari Jumat tanggal, 8 Juni 2018 ini.
Sementara itu, Dalam kesempatan itu Kepala Bapenas mengusulkan untuk tidak terpaku ke APBN karena masih banyak peluang dalam mempercepat seperti World Bank dan Swis Bank dan bisa juga dari pihak Swasta investor yang tetap dalam pemantauan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Dalam rapat itu juga dibahas beberapa rencana pembangunan Infrastruktur di Sumbar. Seperti jalan ruas Bayang – Alahan Panjang dan ruas Kambang – Muaro Labuh yg melewati Taman Nasional, jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang, Jalan Dharmasraya – Solok Selatan. Selain itu juga diusulkan pengaktifan kembali jalan Kereta Api menuju Sijunjung sampai ke Logas.
Selanjutnya juga dipaparkan revitalisasi Muaro Padang dari pelabuhan nelayan menjadi pelabuhan menuju Mentawai dan kota lain di pesisir barat pulau Sumatera serta pelabuhan kapal wisata.(laf)
