Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Kasus Bantuan Rumah Tahfiz Oleh Eka Putra Dihentikan Bawaslu Tanah Datar

Dibaca : 2.2K

Tanah Datar, Prokabar — Dugaan money politik yang dilakukan oleh Eka Putra calon Bupati Tanah Datar 2020 terjawab sudah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanah Datar menghentikan kasus tersebut karena tidak menemukan adanya unsur pelanggaran pemilihan.

Ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

“Iyaa sudah dihentikan” jawab Hamdan.

Dihentikannya kasus tersebut kata Hamdan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil pengawas pemilihan. Atas dasar tersebut, pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu temuan itu tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu.

“Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan,” ujarnya lagi.

Hamdan melanjutkan, jika Eka Putra dimintai keterangan pada tahap penelusuran tanggal 6 Oktober 2020, dan dipanggil kembali tanggal 10 Oktober 2020 untuk dimintai keterangan dalam tahap klarifikasi (bagi Bawaslu) dan Penyelidikan (bagi penyidik kepolisian).

“Setiap proses tersebut didampingi oleh penyidik dan jaksa yg tergabung dalam sentra gakumdu. Artinya sudaj dua kali beliau dipanggil oleh Bawaslu bersama Sentra Gakumdu,” ucapnya.

Sebelumnya, Bawaslu Tanah Datar tmelakukan proses pemeriksaan dan penelusuran terhadap dua kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh dua orang calon kepala daerah.

Dalam pengusutan dua kasus, proses pemeriksaan sendiri dimulai dari penelusuran, klarifikasi dan pembahasan oleh Sentra Gakumdu, dan seluruh proses dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan.

Selain kasus dugaan politik uang, pihaknya juga memproses dua kasus netralitas ASN. Dimana pada kasus itu, satu ASN telah diputuskan oleh KASN dengan sangsi peringatan disiplin sedang, dan satu ASN lagi dalam proses klarifikasi.

Beberapa pelanggaran pemilu yang lainnya kata Hamdan, dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh salah satu pasangan calon dan pelanggaran administrasi oleh KPU Tanah Datar, dan tindak lanjut dari kasus tersebut mengeluarkan surat rekomendasi KPU. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top