Limapuluh Kota,-Prokabar: Kendati KPU melarang pencalonan anggota legislatif yang pernah terjerat kasus korupsi, sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018, namun di Limapuluh Kota, diduga masih ada mantan narapidana kasus korupsi yang diusung salah satu partai politik menuju DPRD Limapuluh Kota.
Selain perkara korupsi, PKPU nomor 20 tahun 2018 yang resmi diberlakukan sejak 3 Juli lalu, juga melarang pencalonan narapidana kasus bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Belakangan, peraturan ini telah digugat ke Mahakamah Agung (MA) oleh sejumlah mantan napi korupsi.
Prokabar mendapat kabar, jika mantan napi kasus korupsi tersebut berasal dari Luhak, Limapuluh Kota. Komisi Pemilihan Umum membenarkan, diduga seorang mantan narapidana korupsi diusung Partai Gerindra.
“Kalau soal berkasnya, lengkap. Semuanya kami prioritaskan. Tidak hanya temuan adanya mantan terpidana kasus korupsi ini saja,” tukuknya.
Dalam verifikasi KPU Limapuluh Kota, terdapat 482 calon dari 15 partai yang diajukan. Namun, hanya 96 berkas yang lengkap.
Sedangkan 386 bacaleg lainnya, diminta untuk melengkapi berkas dari tanggal 22-31 Juli 2018. Pengurus Gerindra Limapuluh Kota Aspon Dedi alias Popon membenarkan, adanya seorang kandidat calon anggota DPRD Limapuluh Kota yang pernah terlibat kasus.
“Namun, persoalannya sekarang, kami bukan mengusung mantan napi korupsi. Bukan itu materinya. Tapi, kami mengusung kandidat yang diharapkan masyarakat, ada lintas tokoh yang meminta beliau dicalonkan. Kita calonkan,” jelas Aspon Dedi.
Sementara itu, jika mengacu ke Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengembalikan berkas hampir 200 bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi ke partai politik masing-masing.
Pengembalian ini dimaksudkan supaya partai politik dapat mengganti para bacaleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi.
“Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing, karena tidak sesuai dengan kesepakatan juga antara KPU sama parpol,” ujar Pramono Ubaid Tanthowi kepada wartawan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/07).
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan 192 nama bakal calon legislatif yang terindikasi mantan terpidana korupsi. Jumlah itu tersebar di sembilan propinsi, 92 kabupaten, dan 11 kota. (vbm)
