Gubernur Sumbar Nilai Variabel BPS Justru tak Demokratis

Penulis -

Rabu, 7 Agustus 2019 - 23:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai variabel yang digunakan Badan Pusat Statistis (BPS) untuk menilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) justru tak demokratis.

Seperti larangan perayaan valentine, justru tidak demokratis karena tidak mengindahkan pendapat mayoritas masyarakat.

“Salah satu prinsip demokrasi itu adalah suara mayoritas. Di Sumbar mayoritas masyarakatnya mengedepankan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah atau adat bersendi agama. Kok itu dibilang tidak demokratis,” ucapnya, Rabu (7/8).

Ia menilai kalau pemerintah daerah memaksa untuk mengizinkan perayaan valentine, sementara mayoritas masyarakat menolak. Itu baru tidak demokratis.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Demikian juga untuk kewajiban penggunaan baju kurung sekali seminggu di Padang Panjang oleh Kemenag setempat. Hal itu jelas didukung oleh mayoritas masyarakat. Terbukti tidak ada yang protes.

Irwan menilai jika BPS hanya mengikuti caranya sendiri untuk menentukan IDI, Pemprov Sumbar tidak akan melarang dan hanya akan membiarkan saja. Karena ia meyakini nilai-nilai yang dianut dan dilaksanakan di provinsi itu sudah sangat demokratis.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat IDI Sumbar pada 2018 mencapai 67,06 atau berkategori sedang, namun ada variabel yang penilaiannya anjlok yaitu aspek kebebasan sipil dari 100 pada tahun lalu menjadi 56,25 atau masuk kategori buruk.

Baca Juga :  Atlet Voli Porprov XVI Sumbar Berpeluang Tampil di Proliga 2027

Kepala BPS Sumbar Sukardi menyebut pemicu utama buruknya indeks kebebasan sipil di Sumbar karena rendahnya poin pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat.

“Ini dipicu adanya fakta pelarangan merayakan valentinedi Kabupaten Dharmasraya,” kata dia.

Tidak hanya itu pada indikator pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama juga terjadi penurunan dipicu kewajiban penggunaan baju kurung sekali seminggu di Padang Panjang oleh Kemenag setempat.

Kemudian juga ada pernyataan dari Bupati Solok Selatan yang akan mencopot pejabat yang tidak ikut salat berjamaah.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Sukardi menyampaikan dari seluruh provinsi di Sumatera aspek kebebasan sipil Sumbar paling buruk karena berada di bawah angka 50.

Namun secara umum pada 2018 tiga variabel IDI mengalami peningkatan yaitu kebebasan berpendapat yang naik 16,68 poin, serta partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan pengawasan sebesar 3,52 poin.

Ia menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.(*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Atlet Voli Porprov XVI Sumbar Berpeluang Tampil di Proliga 2027
Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:04 WIB

Atlet Voli Porprov XVI Sumbar Berpeluang Tampil di Proliga 2027

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB