Surabaya, Prokabar — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan mengimpor seribu ton jagung ke Indonesia pada akhir 2018.
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Achmad Firdaus Febriyanto mengatakan, pihaknya mengaku heran dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, data dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Jawa Timur, hasil produksi jagung petani mengalami surplus.
“Jika mengacu pada data yang diberikan Jawa Timur dinas pertanian maupun data yang dilihat di pusat seneng ya surplus stok jagung di Jatim dan pusat. Karena itu dengan rencana impor jagung kemarin saya juga heran,” kata Firdaus ungkapnya belum lama ini.
Menurutnya, impor jagung yang diberlakukan pemerintah itu janggal. Pasalnya, di beberapa wilayah, hasil produksi jagung petani masalah di ekspor ke wilayah lain. “Kita sudah ekspor kayak Gorontalo sudah ekspor ke Filipina dan Malaysia 380 ribu ton. Cuma katanya masih ada persoalan di pakan ternak. Untuk data yang jelas, dari surplus data yang ada untuk pakan ternak sudah teraklmodir di dalamnya,” paparnya.
Maka itu, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan alasan rasional ketika melakukan kebijakan impor. “Terus pertimbangan kementrian adalah jarak kalau di Sumatera lebih baik dari Malaysia daripada mengambil di Priok. Kok masih ada impor kesalahannya dimana apakah data valid antara di dinas dan di lapangan,” tandasnya.
Firdaus khawatir, jika impor jagung dipaksakan, maka beberapa petani yang ada di Jawa Timur akan merugi karena harga jatuh. “Kita lihat petani di Lamongan, Jember, Bojonegoro kan mau panen. Nanti kan harganya bisa jatuh,” pungkasnya. (*/hdp)
