Jakarta, Prokabar – Kasus dugaan korupsi di Masjid Raya Sumbar, merupakan pelajaran hebat. Karena itu, jika ada yang membahas maka hal tersebut karena rasa memiliki yang tinggi.
Masjid Raya itu dibangun oleh gubernur ke gubernur yang lainnya, bahkan daerah lain ikut membantu.
“Memang sangat disayangkan di tengah pemerintah terus berusaha membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah serta memperbaiki governance / tata kelola, masih ditemukan praktik-praktik korupsi,” kata sekjen DPD RI Donny Moenek yang juga merupakan pj Gubernur Sumbar, Senin (2/3).
2015 : Wapres Jusuf Kalla dan Pj Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek, saat berkunjung ke Masjid Raya membahas percepatan pembangunan Masjid Raya. (dok)
Donny kala itu menjadi penginisiasi percepatan pembangunan Masjid Raya dengan tak melalui dana APBD.
Ia yakin Pemprov Sumbar akan mampu menyelesaikan masalah ini dan memberikan hukuman. “Kabarnya sudah di tangan polisi,” kata Moenek.
Dia mengatakan, semestinya ini benar-benar tidak boleh terjadi, manakala terdapat mekanisme early warning system melalui perbaikan akuntabilitas serta berfungsinya APIP maupun pengawasan melekat/waskat.
Pembangunan Masjid Raya kala itu.
Ia yakin telah dibangun sistem tata kelola keuangan internal dengan mekanisme sistem aplikasi antara Badan Pengelola Keuangan dengan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pemda termasuk berfungsinya review oleh Inspektorat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.
Dalam yakin itulah yang heran, kenapa bisa terjadi uang masjid ditilep oleh seorang ASN.
“Bisa jadi pembukuan oleh bendaharanya masih manual tidak bersifat tersystem dalam aplikasi menyusun buku kas umum maupun jurnal,” katanya.
Karena itulah, lambat terdeteksi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Inspektorat.
Menurut Moenek, kalaulah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah internalnya berjalan baik ditambah dengan banyak tersedianya tenaga akuntansi, hal itu bisa diatasi.
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
