Padang, Prokabar – Kuasa Hukum Partai Amanat Nasional, Miko Kamal yakin Mahkamah Konstitusi (MK) aka mengeluarkan putusan yang adil dengan mengukuhkan hak konstitusional kliennya sebagai pihak yang berhak atas kursi ke-8 DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat I atas nama Asli Khaidir.
Hal itu dikatakan terkait gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke MK terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), kepada wartawan, Selasa (2/7) di salah satu kafe di Padang.
“Berdasarkan bukti yang kami miliki, yang kami yakini cukup kuat, kami yakin MK akan bekerja secara profesional dalam menangani PHPU ini dalam rangka melindungi hak konstitusional klien kami,” kata Miko Kamal.
Dijelaskan, dari gugatan yang diajukan PDIP tersebut, PAN sebagai pihak terkait menyampaikan bahwa selisih suara yang didililkan pemohon adalah pengurangan suara PDIP sebanyak 219 suara dan penambahan suara PAN sebanyak 2.892 suara.
Permohonan yang diajukan PDIP itu mengacu kepada Situng KPU. “Data Situng KPU dijadikan dasar permohonan adalah data C1 yang diupload ke Situng. Padahal Situng bukan dasar penetapan suara, namun rekapitulasi berjenjang KPU mulai PPS, PPK, KPU kabupaten kota, KPU provinsi hingga KPU pusat,” katanya.
Dijelaskan, setelah diperiksa, dokumen C1 yang diupload di Situng beberapa diantaranya memang mengandung kesalahan (human error). Misalnya salah tulis dan salah menjumlahkan.
“Kesalahan tersebut kemudian diperbaiki pada saat rekapitulasi (DAA 1 dan seterusnya). Hal itu sesuai dengan mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara yang diatur dalam PKPU RI No. 4 tahun 2019. Dan semua perbaikan tersebut disetujui dan ditandatangani semua saksi, termasuk saksi KPU,” katanya.
Oleh sebab itu, dia yakin, bukti yang mereka miliki cukup kuat, karena saat ini mereka memegang seluruh C1 dari TPS yang dipersengketakan PDIP tersebut. “Bukti kai cukup kuat, dan kami yakin klien kami ttap akan menjadi pemilik kursi ke-8 DPR RI Dapil Sumbar 1,” pungkasnya.(mbb)
















