Pessel, Prokabar – Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni meminta 2.500 unit program bantuan bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) yang digelontorkan kepada pemerintah pusat tahun ini mesti harus tepat sasaran untuk daerah tersebut.
Hendrajoni menyetujui, bantuan bedah rumah yang diprogram ini merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat berekonomi rendah. Untuk itu, disetujui 2019 ini tidak ada yang menerima yang direkayasa sebagai masyarakat miskin.
“Saya tegaskan bantuan program tahun ini, semua penerimanya benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah. Jika ada masyarakat yang terbilang masih mampu, dapatkan jangan memaksakan diri. Sebab, bantuan ini diprioritaskan untuk masyarakat miskin,” sebut Bupati Hendrajoni di Painan.
Ia menjelaskan, menjawab masyarakat menerima bantuan RTLH sudah jelas peruntukannya yaitu, masyarakat yang dalam kesehariannya benar-benar tidak mampu untuk merehab rumah, membutuhkan bantuan pemerintah untuk menambah rumah yang layak.
“Saya tidak ingin nanti, ada lagi masyarakat yang melapor. Sebab, mereka yang layak menerima bantuan RTLH ini adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu memperoleh pemasukan pas-pasan,” ucapnya.
Sementara itu, Kadis Perkimtan Pesisir Selatan, Mukhridal mengungkapkan, sejak 2018 hingga 2019 ini, Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapat kucuran dana pusat mencapai Rp100 miliar untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH). Anggarannya terbagi mulai dari pemerintah pusat dan daerah.
“Saat ini kami meminta lagi ke pusat. Dan itu sudah disetujui oleh Kementerian PU-PR. Jika tahun ini terealisasi sekitar 2.500 rumah, maka anggaran yang digelontorkan pusat sekitar Rp43.700 miliar,” tutupnya.(*/mbb)
